Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Banyak Kepentingan, Jokowi Dinilai Lebih Andalkan Relawan untuk Pilpres 2019

Kompas.com - 07/09/2017, 14:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Presiden Joko Widodo lebih mengandalkan kelompok relawan dibanding partai politik untuk menghadapi pemilu presiden 2019 mendatang.

Menurut Emrus, hal ini bisa dilihat dari gaya komunikasi Presiden Joko Widodo saat hadir di acara rapat kerja nasional III relawan Pro Jokowi (Projo).

Dalam acara tersebut, Jokowi berbicara soal pilpres 2019 yang semakin dekat dan tugas relawan untuk kampanye.

Ia juga meminta relawan membantu mensosialisasikan program pemerintah.

 

(baca: Jokowi: Biar Projo yang Kampanye, Jangan Menteri)

Sementara saat hadir pada acara parpol pendukungnya, Jokowi hanya menyinggung soal kinerja pemerintah dan tidak pernah bicara mengenai pilpres 2019.

Emrus menilai, hal ini tidak terlepas dari banyaknya kepentingan yang ada di parpol.

"Terus terang ya, kalau parpol ini, tidak terlepas dari kepentingan politik. Anda sudah tahu lah. No free lunch. Politik itu bicara, tidak ada makan siang yang gratis. Tapi kalau relawan panggilan. Beda ya," kata Emrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

"Sebagai panggilan, dia akan mempertaruhkan apapun yang dia miliki. Kalau politik, cost and reward, untung rugi. Lu dapat apa gua dapat apa," tambah Direktur Emrus Corner ini.

(baca: Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Klaim Program Pemerintah, Repot Nanti)

Emrus sendiri menilai, parpol yang ada saat ini belum tentu akan mendukung Jokowi di pemilu 2019 mendatang.

Sebab, saat ini saja parpol pendukung sudah tidak solid mendukung pemerintah dalam isu-isu tertentu.

Ia memprediksi, hanya PDI-P, Nasdem dan Hanura yang masih akan setia mendukung Jokowi selama dua periode.

(baca:Bagi PDI-P, Kehadiran Jokowi di Rakernas Projo Bentuk Silaturahim)

Sementara parpol pendukung lainnya, yakni Golkar, PPP, PKB, dan PAN masih bisa bermanuver sesuai kondisi politik.

"Jadi saya lihat relawan yang lebih proaktif. Mereka masih konsisten melakukan tindakan, perilaku, yang sifatnya mem-back up pemerintah. Kesoliditasan relawan lebih terjaga sampai sekarang," ucap Emrus.

Kompas TV PDI-P Ingin Beri Dukungan Efektif untuk Presiden
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com