PKS Minta Jokowi Penuhi Janji Kampanye, Bukan Pikirkan Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk fokus bekerja memenuhi janji kampanyenya saat Pilpres 2014.

Ia meminta Jokowi tidak buru-buru memikirkan Pilpres 2019 pada sisa dua tahun pemerintahannya.

"Kalau sejak dari sekarang sudah tancap gas mempersiapkan Pilpres, memang dikhawatirkan akan pecah perhatian, enggak fokus," kata Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Hal ini disampaikan Hidayat menanggapi kehadiran Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional III relawan Pro Jokowi (Projo), (Senin 4/9/2017).

Baca: Fadli Zon Pertanyakan Kehadiran Jokowi di Rakernas Relawan "Pro Jokowi"

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengingatkan kepada relawan bahwa tahapan Pilpres 2019 sudah akan dimulai setahun lagi.

Jokowi juga menekankan bahwa ia dan kabinetnya akan tetap fokus bekerja, sementara masalah kampanye adalah bagian relawan.

"Sekalipun Beliau dalam pertemuan itu menyampaikan dia kerja saja, kalau yang kampanye para relawan, memang secara teori bisa begitu, tapi nanti pada praktiknya pastilah kemudian orang akan khawatir kalau beragam hujatan, beragam aksi lapangan itu, dianggap bagian dari kampanye menuju Pilpres 2019," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan, publik dengan sendirinya akan memiliki penilaian positif terhadap Jokowi jika berhasil memenuhi janji kampanye yang disampaikan pada Pilpres 2014.

Baca: Jokowi Ingatkan Relawan Projo Jangan Ikuti Cara Saracen

Sebaliknya, jika janji kampanye tidak terpenuhi, maka publik akan kecewa.

"Jadi lebih positif apabila Pak Jokowi lebih memastikan seluruh waktunya untuk kemudian membuktikan tentang pelaksanaan janji kampanye," ujar Hidayat.

Wakil Ketua MPR ini menilai, saat ini Jokowi berhasil menghibur masyarakat dengan aksi bagi-bagi sepedanya.

"Jangan hanya berhenti pada pembagian sepeda, pembagian buku, tapi program asasi yang prinsip terkait dengan penegakan hukum, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, masalah ekonomi, konflik sosial, ketegangan antar warga, peningkatan daya beli rakyat, daya saing indonesia di mata dunia, dan beragam hal yang harusnya dilaksanakan negara merdeka dan berdaulat," kata dia.