Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Jateng, Politisi PKS Nilai Sudirman Said Antikorupsi

Kompas.com - 07/09/2017, 22:14 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini belum memutuskan siapa calon yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Tengah 2018.

Kendati demikian satu nama yang menguat belakangan sebagai calon yang akan diusung PKS sebagai calon gubernur adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menurut Wasekjen PKS Mardani Ali Sera, mantan bos PT Pindad (Persero) tersebut memiliki keunggulan. Itu sebabnya, PKS intens berkomunikasi dengan Sudirman Said.

"Salah satu keunggulannya antikorupsi dan berani," ujar Mardani kepada Kompas.com, Kamis (7/9/2017).

Kendati demikian, Mardani menuturkan, calon yang bakal mewakili PKS di Pilkada Jateng masih belum ditentukan. Sudirman Said pun belum pasti sebagai calon pilihan PKS.

"Beberapa kepala daerah berprestasi juga menjadi figur yang dipertimbangkan PKS," kata dia.

(Baca juga: Sudirman Said Yakin Diusung Tiga Partai di Pilkada Jateng)

Sementara itu mengenai partai lain yang dilirik untuk menjalin koalisi, Partai Gerindra adalah salah satu yang paling rajin didekati PKS.

"Gerindra salah satu yang paling intens," kata Mardani.

Alasannya praktis. Mardani menuturkan, di tingkat pimpinan pusat, partai yang paling intens berkomunikasi dengan PKS memang Partai Gerindra.

Kompas TV Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2023.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com