Kompas.com - 07/09/2017, 17:14 WIB
Koalisi masyarakat sipil mengadakan audiensi dengan Fraksi PAN DPR-RI untuk menyuarakan penolakan atas rencana pembangunan gedung baru serta kenaikan anggaran kunjungan kerja, Jakarta, Kamis (7/9/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKoalisi masyarakat sipil mengadakan audiensi dengan Fraksi PAN DPR-RI untuk menyuarakan penolakan atas rencana pembangunan gedung baru serta kenaikan anggaran kunjungan kerja, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat menolak rencana pembangunan gedung DPR-RI dan kenaikan anggaran studi banding.

Mereka menyuarakan penolakan itu saat audiensi dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Kamis (7/9/2017) siang, dan berharap PAN mendukung pembatalan rencana pembangunan gedung DPR-RI serta kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri tersebut.

Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) menyampaikan beberapa alasan yang mendasari penolakan itu.

Pertama, pengajuan pembangunan gedung belum merepresentasikan keputusan bulat seluruh fraksi di DPR.

Baca: Jokowi Belum Dapat Info soal Pembangunan Gedung Baru DPR

Menurut Roy, sejumlah fraksi seperti PAN, PPP, Nasdem, dan PKS telah menyatakan ketidaksetujuannya, dan meminta rencana itu untuk ditangguhkan.

"Dengan adanya penolakan raksi mestinya Ketua DPR menghentikan pembahasan anggaran gedung baru dalam RAPBN 2018," kata Roy.

Kedua, menurut koalisi, melanjutkan pembangunan gedung baru adalah simbol arogansi dan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

BURT DPR dalam beberapa kesempatan menjelaskan bahwa dari pagu anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 triliun, terdapat usulan anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 320,44 miliar, dan proyek pembangunan alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 miliar.

Ketiga, jika rencana ini direalisasikan, maka APBN akan tersedot hingga Rp 1 triliun.

Meskipun, kata Roy, BURT DPR menyampaikan rencana pembangunan gedung baru sebesar Rp 320 miliar.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.