PAN Diminta Lobi Fraksi Lain Tolak Gedung Baru DPR dan Kenaikan Anggaran Kunker

Mereka menyuarakan penolakan itu saat audiensi dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Kamis (7/9/2017) siang, dan berharap PAN mendukung pembatalan rencana pembangunan gedung DPR-RI serta kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri tersebut.

Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC) menyampaikan beberapa alasan yang mendasari penolakan itu.

Pertama, pengajuan pembangunan gedung belum merepresentasikan keputusan bulat seluruh fraksi di DPR.

Baca: Jokowi Belum Dapat Info soal Pembangunan Gedung Baru DPR

Menurut Roy, sejumlah fraksi seperti PAN, PPP, Nasdem, dan PKS telah menyatakan ketidaksetujuannya, dan meminta rencana itu untuk ditangguhkan.

"Dengan adanya penolakan raksi mestinya Ketua DPR menghentikan pembahasan anggaran gedung baru dalam RAPBN 2018," kata Roy.

Kedua, menurut koalisi, melanjutkan pembangunan gedung baru adalah simbol arogansi dan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi masyarakat.

BURT DPR dalam beberapa kesempatan menjelaskan bahwa dari pagu anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 triliun, terdapat usulan anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 320,44 miliar, dan proyek pembangunan alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 miliar.

Ketiga, jika rencana ini direalisasikan, maka APBN akan tersedot hingga Rp 1 triliun.

Meskipun, kata Roy, BURT DPR menyampaikan rencana pembangunan gedung baru sebesar Rp 320 miliar.

"Namun perhitungan IBC dengan menggunakan ukuran yang diatur dalam Perpres 73/2011 dan Permen PU 45/2007 menunjukkan pembangunan gedung baru bakal menelan anggaran lebih dari Rp 950 miliar bahkan Rp 1 triliun," kata dia.

Baca: Kerja DPR Tak Optimal, Agung Laksono Minta Pembangunan Gedung Baru Ditunda

Sementara, terkait rencana kenaikan anggaran kunker, Roy menilai, tidak menggambarkan urgensi dan kemanfaatannya terhadap prioritas DPR, tetapi hanya menghambur-hamburkan keuangan negara.

Roy mengatakan, DPR mengajukan tambahan anggaran kunker yang fantastis menjadi Rp 413,98 miliar.

Seharusnya DPR elektif dalam merencanakan perjalanan dinas keluar negeri berdasarkan urgensi dan kemanfaatannya.

Sementara itu, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), mengatakan, koalisi masyarakat sipil memilih berharap kepada Fraksi PAN karena memiliki kesamaan pendapat mengenai pembangunan gedung DPR.

"Bahkan tidak kali ini saja, kalau ditelusuri sejak 2010 rencana pembangunan gedung itu mulai, PAN sudah dalam posisi menolak," kata Ray.

Dia mengatakan, koalisi masyarakat sipil berharap Fraksi PAN bisa mengajak fraksi lain untuk menghentikan rencana tersebut karena pembangunan gedung tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas etis dan moral DPR, termasuk soal kinerja.