Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Krisis Rohingya Diharapkan Tak Dimanfaatkan Jadi Narasi Kebencian

Kompas.com - 05/09/2017, 21:52 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Forum Pemuda Lintas Agama sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau agar masyarakat waspada akan politisasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

"Jangan sampai hal ini dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan narasi kebencian. Ini yang harus dicegah, kami tidak ingin itu terjadi," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Sebab, Dahnil menilai, ada sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan kondisi yang ada di Myanmar untuk memicu konflik di dalam negeri.

"Kami minta semua pihak berhenti melakukan politisasi keadaan di Myanmar menjadi konflik lokal di Indonesia," ucap Dahnil.

"Jangan saling menegasikan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang ingin menunjukkan solidaritas kemanusiaan. Jangan sampai ini jadi isu politik yang digunakan untuk saling menegasikan antar kelompok di dalam negeri," kata dia.

(Baca juga: MUI Desak Pemerintah Bujuk Myanmar Akui Rohingya sebagai Warga Negara)

Dahnil pun mengimbau agar masyarakat tidak melakukan stigmatisasi kepada kelompok agama lain karena krisis kemanusiaan Rohingya.

Hal ini perlu dilakukan agar krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar berdampak negatif menjadi provokasi bernada kebencian di Tanah Air.

"Saya imbau untuk tidak melakukan stigmatisasi kepada kelompok agama lain. Misalnya agama Budfha. Kami tak ingin ada kebencian terhadap agama tertentu. Berhenti stigmatisasi," kata dia.

"Laku-laku seperti ini jangan pernah diproduksi di negeri ini. Kami punya komitmen bersama merawat kebangsaan dan toleransi. Jangan sampai gara-gara masalah negeri orang bukannya kita bantu, malah kita berantem di negeri sendiri," tutur Dahnil.

Kompas TV Kelompok militan Rohingya terlibat pertempuran sengit dengan pasukan keamanan Myanmar di Rakhine.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com