Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 03/09/2017, 20:23 WIB
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh agama Buddha di Indonesia, Bhiksu Dutavira Mahastavira atau Suhu Benny, angkat bicara terkait peristiwa kekerasan dan pembunuhan yang dialami warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Suhu Benny menyerukan agar umat Buddha, khususnya di Indonesia, ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya di Myanmar.

"Tentu kami juga menyerukan agar rasa keprihatian ini semoga umat Budha juga berbuat sesuatu sebagai bentuk nyata dan dulu pernah dilakukan di luar negeri, mengirim bantuan kemanusiaan langsung ke Myanmar," ujar Suhu Benny saat berdialog dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait kekerasan Rohingya di Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).

Suhu Benny pun berharap peristiwa yang dialami warga Rohingya dilihat bukan sebagai konflik antara pemeluk agama Buddha dan Islam. Dia pun menegaskan bahwa peristiwa di Myanmar tidak bisa dikaitkan dengan umat Buddha di Indonesia.

Selain itu, Suhu Benny juga mengungkapkan rasa keprihatinnya terhadap tragedi kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar. Dia menyayangkan tragedi kemanusiaan itu bisa terjadi di negara yang mayoritas warganya beragama Buddha.

"Kami yang ada di Indonesia enggak ada hubungannya dengan mazhab yang ada di Myanmar. Walaupun secara mazhab tidak sama, secara akidah kebiksuannya sama. Kalau sudah melakukan kekerasan dan pembunuhan, otomatis gugur kebiksuannya," katanya.

Baca juga: Cak Imin: Warga NU dan PKB Sisihkan Gaji Satu Bulan untuk Rohingya

"Oleh karena itulah masalah di Myanmar itu kita bangsa Indonesia, saya pribadi, rekan-rekan biksu bukan hanya prihatin, bahkan menangis kok bisa terjadi begini di dalam negara yang mayoritas Buddhis. Itu perlu diselidiki permasalahannya apa," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PKB Daniel Johan mengatakan, peristiwa kekerasan di Myanmar sama sekali bukan persoalan agama. Sebab, tidak ada ajaran agama Buddha yang membolehkan umatnya melakukam kekerasan terhadap sesamanya.

"Di dalam Buddha itu tidak ada satu ayat pun yang membenarkan pemeluk agama Budha itu terlibat dalam perang. Apalagi menimbulkan pembunuhan. Itu langsung dianggap melakukan dosa yang sangat besar," ujar Daniel.

Menurut dia, tragedi kemanusiaan terhadap warga Rohingya dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Sebab, tempat bermukim warga Rohingya merupakan jalur sumber energi minyak dan gas.

"Ada konflik kepentingan ekonomi di balik persoalan Rohingya. Di situ ada jalur sumber energi, minyak dan gas. Saya rasa itu yang utama di sana. Dan, dibungkus dengan konflik agama dan dipelihara oleh militer Myanmar," kata dia.

Diketahui, kekerasan mematikan semakin memburuk di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Minggu (27/8/2017), dengan hampir 100 orang tewas.

Baca juga: Bantuan dan Pertolongan Indonesia untuk Etnis Rohingya di Myanmar

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

Nasional
Cerita Serka Sunardi, Babinsa yang Gagalkan Peredaran Ganja sampai Terseret Motor 10 Meter

Cerita Serka Sunardi, Babinsa yang Gagalkan Peredaran Ganja sampai Terseret Motor 10 Meter

Nasional
Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU, Buruh: DPR RI Hanya Stempel Pemerintah

Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU, Buruh: DPR RI Hanya Stempel Pemerintah

Nasional
Soroti Pengawalan Polantas untuk Masyarakat, Kapolri: Tertib, Bukan Beri Prioritas Melanggar

Soroti Pengawalan Polantas untuk Masyarakat, Kapolri: Tertib, Bukan Beri Prioritas Melanggar

Nasional
Kemenlu Benarkan Indonesia-Singapura Ajukan Perubahan Batas Ruang Udara FIR ke ICAO

Kemenlu Benarkan Indonesia-Singapura Ajukan Perubahan Batas Ruang Udara FIR ke ICAO

Nasional
Soal Sirene dan Strobo, Kapolri Imbau Anggotanya Lebih Sensitif Baca Situasi Jalan

Soal Sirene dan Strobo, Kapolri Imbau Anggotanya Lebih Sensitif Baca Situasi Jalan

Nasional
Kodam Mulawarman Akui Masih Kekurangan 3 Kodim untuk Antisipasi Masuknya Ancaman ke IKN

Kodam Mulawarman Akui Masih Kekurangan 3 Kodim untuk Antisipasi Masuknya Ancaman ke IKN

Nasional
Momen Mikrofon Mati Saat Demokrat Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna...

Momen Mikrofon Mati Saat Demokrat Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna...

Nasional
Kejanggalan Baru Putusan Tunda Pemilu, PN Jakpus Mengaku Sudah Mediasi Prima-KPU padahal Belum

Kejanggalan Baru Putusan Tunda Pemilu, PN Jakpus Mengaku Sudah Mediasi Prima-KPU padahal Belum

Nasional
KPK Akan Panggil Lagi Dito Mahendra untuk Diklarifikasi soal 15 Senjata Api

KPK Akan Panggil Lagi Dito Mahendra untuk Diklarifikasi soal 15 Senjata Api

Nasional
Pengamat Nilai PDI-P dan Gerindra Bakal Koalisi jika Elektabilitas Anies Melejit

Pengamat Nilai PDI-P dan Gerindra Bakal Koalisi jika Elektabilitas Anies Melejit

Nasional
KPK Akan Perbaiki Kinerja dalam Merespons Laporan PPATK

KPK Akan Perbaiki Kinerja dalam Merespons Laporan PPATK

Nasional
MAKI Akan Laporkan PPATK ke Polisi soal Data Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

MAKI Akan Laporkan PPATK ke Polisi soal Data Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Nasional
Pengamat Nilai Jokowi-Megawati Sudah Sepaham soal Capres 2024

Pengamat Nilai Jokowi-Megawati Sudah Sepaham soal Capres 2024

Nasional
PKB: Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu

PKB: Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke