Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemerintah Lamban, Kenapa Diam Saja pada Myanmar soal Rohingya?"

Kompas.com - 03/09/2017, 10:27 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil tindakan tegas menyikapi persoalan konflik Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pasalnya, korban tewas karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya terus bertambah.

"Pemerintah sangat lamban, kenapa diam saja kepada Myanmar? Di Indonesia saja ada 4.000 pengungsi Rohingnya enggak terurus," kata Sekretaris Jenderal Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (Kamra) Bernard Ali Jabbar di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Padahal, jumlah kaum Rohingya makin hari makin sedikit karena tewas menjadi korban kekerasan militer Myanmar sejak beberapa tahun lalu.

"Dulu 4 juta jiwa kaum Rohingya tersebar di beberapa wilayah di Myanmar. Tapi karena konflik yang berkepanjangan, genosida yang dilakukan. Sekarang hanya tinggal 1 juta jiwa yang tertinggal di Rohingya," kata dia.

Dengan fakta itu, menurut Bernard, harusnya Indonesia dengan jumlah penduduk Muslimnya yang terbesar di dunia harus bisa menjadi contoh global untuk peduli kepada Rohingya di Myanmar.

Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
"Kita paling dekat, harusnya bisa jadi contoh dunia dengan umat Islam kita yang terbesar di dunia. Pemerintah harus bersungguh-sungguh mencari jalan keluar, kalau bisa Indonesia jadi pelopor pertama," katanya.

(Baca juga:Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya)

Kesungguhan pemerintah, lanjut Bernard, bisa diwujudkan dengan menekan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia untuk mengakhiri persoalan ini.

"Duta besarnya ditekan atau dikembalikan ke negara asalnya. Kami minta Pemerintah sungguh-sungguh, bahkan kalau mereka perlu difasilitasi ke Australia, atau negara lainnya, atau diberikan kewarganegaraan lah," tuturnya.

Demo ke kedutaan

Sementara itu, Kamra, lanjut dia, akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017) mendatang.

Kemarin, Sabtu (2/9/2017), massa yang tergabung dalam Komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan juga telah melakukan aksi unjuk rasa yang sama.

"Kami hadir untuk lakukan solidaritas atas kedholiman yang dilakukan militer Myanmar. Kami akan datangi Kedubes Myanmar," kata Bernard.

Rencananya aksi tersebut akan diawali dengan melakukan longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat.

Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
"Jadi hari Rabu nanti kami kumpul di HI, longmarch ke Kedubes Myanmar," ucap Bernard.

Dia pun juga mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) atau elemen masyarakat lainnya yang peduli akan tragedi kekerasan kepada kaum Rohingya untuk turut ambil bagian melakukan aksi demonstrasi massa.

"Kami takkan henti-hentinya bantu Rohingya. Kami undang ormas Islam dan komunitas lain yang peduli, untuk datang ke tempat ini, demonstrasi bersama-sama," ujarnya.

"Besok juga ada aksi Save Rohingya di candi Borobudur, di Medan dan tempat lain di Indonesia. Kami sudah beberapa kali berangkat ke sana beri bantuan. Tengah September kami akan ke sana," tambah Bernard.

Sebelumnya, komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan Rohingya mendesak agar Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar RI di Myanmar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com