Atasi Konflik Rohingya, Anggota Komisi I DPR Desak Pemerintah Gelar Pertemuan dengan ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah segera mendesak diadakannya pertemuan dengan negara-negara ASEAN untuk membahas krisis Rohingya di Myanmar.

"Kondisi saat ini harus segera direspons negara-negara ASEAN dengan menyelenggarakan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil yang berjatahun banyak diantaranya kelompok anak-anak dan perempuan," kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/9/2017).

Ia berharap Indonesia yang selama ini cukup didengar oleh Pemerintah Myanmar bisa memainkan peran yang lebih besar dengan secara langsung menyodorkan solusi yang lebih strategis.

Sukamta menambahkan pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman suku dan agama, bisa ditularkan kepada Myamnar.

Karena itu ia mengapresiasi Kementerian Luar Negeri, melalui Dubes RI di Myanmar, yang telah membantu memberikan akses bagi lembaga-lembaga sosial dari Indonesia untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Baca: Indonesia Gandeng PBB Selesaikan Konflik Rohingya

"Upaya rekonsiliasi juga perlu didorong, setidaknya dengan mempertemukan antara 3 pihak yakni militer, kelompok sipil yang dimotori Aung San Suu Kyi serta perwakilan suku-suku. Indonesia sangat mungkin untuk diterima memediasi berbagai pihak tersebut," lanjut politisi PKS itu.

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Minggu (27/8/2017), dengan hampir 100 orang tewas.

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Baca: Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya