Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya

Kompas.com - 02/09/2017, 18:30 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Teguh Juwarno menilai Pemerintah Indonesia perlu mengintervensi Myanmar terkait konflik terhadap warga Rohingya. Menurut dia, intervensi tersebut cukup beralasan karena terkait dengan kemanusiaan.

"Sikap non-intervensi itu kalau terhadap persoalan politik negara lain. Ini kan persoalan kemanusiaan. Sebagai bangsa besar, percuma kita bilang ingin ciptakan perdamaian dunia tapi membiarkan kekerasan terhadap Rohingya terjadi," kata Teguh Juwarno saat ditemui dalam aksi damai di depan Kedutaan Myanmar di Menteng, Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

Menurut Teguh, genosida terhadap warga Rohingya bisa menciptakan instabilitas keamanan di kawasan ASEAN yang sudah susah payah diciptakan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan berpotensi menciptakan dendam dan sakit hati, sehingga melahirkan kelompok-kelompok radikal yang sulit dikendalikan.

Secara tidak langsung, menurut Teguh, hal tersebut akan menjadi ancaman bagi keamanan di Indonesia. Bisa jadi kelompok-kelompok serupa juga lahir dan berkembang di Indonesia.

Baca: Hak Menentukan Nasib Sendiri, Alternatif Penyelesaian Konflik Rohingya

"Kita lihat sendiri bagaimana dalam membela diri di sana (Myanmar) ada ada kelompok militan yang melakukan perlawanan. Kami tidak ingin ini menyebar ke Indonesia. Maka Pemerintah Indonesia harus tegas dan jelas," kata Teguh.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Indonesia diminta menarik Duta Besar RI di Myanmar. Selain itu, memulangkan Duta Besar Myanmar kembali ke negaranya.

Baca: Terkait Rohingya, Fraksi PAN Minta Pemerintah Usir Dubes Myanmar

Hal ini sebagai sikap tegas terkait terus berlangsungnya kekerasan mematikan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Menurut Teguh, DPR juga akan mendiskusikan untuk mengusulkan pemutusan hubungan diplomasi dan perdagangan antara Indonesia dan Myanmar.

Baca: Sikapi Rohingya, Pemerintah Didesak Tarik Dubes RI di Myanmar

Kompas TV Kelompok militan Rohingya terlibat pertempuran sengit dengan pasukan keamanan Myanmar di Rakhine.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com