Kumpulkan 2.000 Rektor, Jokowi Ingin Kampus Bebas Paham Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membuat acara yang mengumpulkan rektor dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Acara bertajuk deklarasi kebangsaan itu akan digelar di Bali pada akhir September 2017.

"Kita akan mencoba mengundang rektor sekitar ya sampai 2.000-an lah di seluruh Indonesia. Tapi kalau bisa ya lebih dari itu. Karena perguruan tinggi ini 4.529, negeri maupun swasta," kata Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

(baca: Mahfud MD: Banyak Anak Muda Mengidolakan Tokoh Radikal)

Pada Jumat pagi ini, Presiden Joko Widodo didampingi Nasir sudah bertemu dengan 16 perwakilan rektor untuk membahas konsep acara tersebut.

Nasir mengatakan, pada intinya acara tersebut digelar untuk meneguhkan lagi komitmen kampus-kampus terhadap NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Nasir mencontohkan, salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan akbar tersebut adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum.

"Sekarang sudah ada mata kuliah Pancasila, cuma sistem pembelajarannya inilah yang harus terimplementasi pada perilaku," kata dia.

(baca: Per Hari, Telegram Hapus 10 Kanal Radikal di Indonesia)

Nasir menambahkan, dengan pertemuan ini, Presiden Joko Widodo berharap kampus-kampus tak terpapar ajaran radikalisme.

Pemerintah, kata dia, saat ini terus berupaya menghilangkan radikalisme di kampus bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara.

"Sekarang rektor sudah saya perintahkan semua. Kalau negeri melalui rektor negeri, kalau swasta melalui koordinator. Sudah saya perintahkan semua mendata tergadap orang-orang yang masuk dalam kelompok radikal," ucap Nasir.