Mahfud MD: Banyak Anak Muda Mengidolakan Tokoh Radikal

Kompas.com - 21/08/2017, 16:33 WIB
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Mahfud MD saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Mahfud MD saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Mahfud MD menuturkan bahwa saat ini muncul kekhawatiran semakin meluasnya penyebaran ajaran radikalisme di tengah masyarakat.

Pasalnya, kata Mahfud, tidak sedikit generasi muda yang mengidolakan tokoh-tokoh radikal di Indonesia.

"Ada kekhawatiran kecenderungan gerakan radikal meluas. Sebuah survei menyatakan idola anak muda sekarang itu kelompok radikalis," ujar Mahfud saat menjadi pembicara Forum Merdeka Barat 9 bertajuk 'Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan', di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Mahfud menjelaskan, pemerintah melalui UKP Pancasila, berupaya mengimplementasikan kembali penguatan pendidikan Pancasila untuk mengatasi kekhawatiran tersebut.

UKP-Pancasila, lanjut Mahfud, berupaya membendung gerakan radikalisme dengan memperkuat persatuan dan kesatuan. Salah satunya mengembalikan pendidikan Pancasila di sekolah.

"Sekarang pendidikan Pancasila juga sudah tidak ada di sekolah. Lalu muncul kekhawatiran itu, maka harus dikuatkan kembali implementasi pendidikan Pancasila," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak tegas ormas-ormas radikal pasca-penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas).

Dia membantah anggapan bahwa pemerintah hanya bersikap keras terhadap ormas-ormas Islam.

"Itu berlaku untuk semua," tegas Mahfud.

Hadir dalam forum diskusi tersebut staf ahli bidang hukum Menkominfo Henri Subiakto dan Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan mewakili Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X