Kompas.com - 21/08/2017, 16:33 WIB
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Mahfud MD saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Mahfud MD saat menjadi pembicara pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) Mahfud MD menuturkan bahwa saat ini muncul kekhawatiran semakin meluasnya penyebaran ajaran radikalisme di tengah masyarakat.

Pasalnya, kata Mahfud, tidak sedikit generasi muda yang mengidolakan tokoh-tokoh radikal di Indonesia.

"Ada kekhawatiran kecenderungan gerakan radikal meluas. Sebuah survei menyatakan idola anak muda sekarang itu kelompok radikalis," ujar Mahfud saat menjadi pembicara Forum Merdeka Barat 9 bertajuk 'Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan', di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Mahfud menjelaskan, pemerintah melalui UKP Pancasila, berupaya mengimplementasikan kembali penguatan pendidikan Pancasila untuk mengatasi kekhawatiran tersebut.

UKP-Pancasila, lanjut Mahfud, berupaya membendung gerakan radikalisme dengan memperkuat persatuan dan kesatuan. Salah satunya mengembalikan pendidikan Pancasila di sekolah.

"Sekarang pendidikan Pancasila juga sudah tidak ada di sekolah. Lalu muncul kekhawatiran itu, maka harus dikuatkan kembali implementasi pendidikan Pancasila," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak tegas ormas-ormas radikal pasca-penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia membantah anggapan bahwa pemerintah hanya bersikap keras terhadap ormas-ormas Islam.

"Itu berlaku untuk semua," tegas Mahfud.

Hadir dalam forum diskusi tersebut staf ahli bidang hukum Menkominfo Henri Subiakto dan Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan mewakili Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.