Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Kamisan ke-503, Asa untuk Tumbuh dan Berlipat Ganda...

Kompas.com - 25/08/2017, 08:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi "Payung Hitam" atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Aksi Kamisan", memasuki hari ke-503 pada Kamis (24/8/2017) kemarin.

Namun, cita-cita menegakkan supremasi hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut belum tercapai.

Asa pernah muncul ketika zaman Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah tim penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu dibentuk.

"Walaupun sampai akhir masa jabatannya (SBY), itu tidak terwujud," ujar Maria Catarina Sumarsih, aktivis HAM dan ibu korban Tragedi Semanggi I, Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan), kepada Kompas.com di sela aksi, seberang Istana Merdeka, Jakarta.

Pada zaman pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, asa itu kembali muncul. Salah satu poin dalam Nawa Cita adalah menuntaskan kasus-kasus HAM berat masa lalu dan menghapus impunitas.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pun telah membentuk komite gabungan pengungkap kebenaran dan rekonsiliasi.

"Tapi ternyata arah penyelesaian (kasus HAM berat masa lalu)-nya melalui jalur nonyudisial. Kami menolak," ujar Sumarsih.

Pada aksi Kamisan ke-501, Sumarsih pernah mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah Jokowi dalam video berikut:

Sumarsih menegaskan, pegiat aksi Kamisan tidak akan pernah bosan memperjuangkan cita-cita menegakkan supremasi hukum dan menghapus impunitas. Hal itu merupakan cita-cita sang putra, Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan).

Aksi Kamisan akan berakhir jika menemui tiga kondisi. Pertama, tak ada lagi pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada rakyatnya.

Kedua, pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur yudisial.

Ketiga, aksi Kamisan dihadiri oleh tiga orang saja.

(Baca juga: Sumarsih Memelihara Harapan dengan Aksi Kamisan...)

Halaman:


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com