Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Orang yang Diduga Terkait Suap di Kemenhub Dibawa ke KPK

Kompas.com - 24/08/2017, 17:10 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang yang diduga terkait kasus suap pejabat di Kementerian Perhubungan dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Pantauan Kompas.com, orang pertama yang diamankan terkait kasus ini tiba di KPK sekitar pukul 15.37. Ia terlihat berjalan masuk ke lobi KPK dampingi seorang pria, seorang petugas keamanan KPK, dan seorang petugas polisi di belakangnya.

Pria yang diamankan tersebut nampak menenteng botol air mineral, dan mengenakan topi, kemeja cokelat muda bergaris, celana dan sepatu hitam.

Ia terlihat tenang berjalan meski nampak canggung saat akan dituntun masuk ke gedung KPK. Ia dituntun petugas keamanan KPK melewati pintu yang kerap dipakai keluar masuknya tersangka KPK.

Belum diketahui rinci peran dari pria yang disebut-sebut berasal dari pihak swasta ini.

Sementara itu, satu orang lainnya tiba sekitar pukul 15.43. Ia terlihat mengenakan kemeja dan celana panjang hitam. Pria kedua ini jalan didampingi petugas keamanan KPK. Sama seperti yang pertama, ia melewati pintu yang kerap dipakai tersangka KPK keluar masuk. 

(Baca: KPK Duga Pemberian Suap Terkait OTT di Kemenhub Bukan yang Pertama)

Belum diketahui rinci peran dari pria yang disebut-sebut berasal dari pihak swasta ini.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (23/8/2017). Tidak lama pasca-OTT dilakukan, tim KPK langsung mendatangi kantor Kemenhub RI di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017) dini hari.

Tim KPK menyegel ruang kerja Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Boediono, di lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub.

Dalam OTT kali ini, penyidik mengamankan lebih dari sepuluh tas yang di dalamnya diisi penuh dengan uang.

Uang tersebut terdiri dari berbagai mata uang seperti rupiah, dollar Amerika Serikat, dollar Singapura dan lainnya. OTT ini diduga berkaitan dengan kasus suap proyek di Kemenhub.

Kompas TV Kemenhub Terapkan Tarif Baru Taksi Online
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com