Ingin Dapat Remisi, Lima Napi Korupsi Ini Ajukan Gugatan ke MK

Kompas.com - 24/08/2017, 16:48 WIB
Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali dan Terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis usai menjalani sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017). Fachri FachrudinTerpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali dan Terpidana kasus suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, OC Kaligis usai menjalani sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima terpidana kasus korupsi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan remisi pada Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kelima narapidana tersebut adalah Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu, dan Waryana Karno.

Mereka meminta agar ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku selama dimaknai tidak untuk narapidana kasus korupsi.

"Menyatakan Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai 'pemberian remisi tidak berlaku juga untuk napi korupsi'," kata Muhammad Rullyandi, kuasa hukum para pemohon, dalam sidang panel yang mengagendakan pembacaan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Kamis (24/8/2017).

Baca: Jokowi Tolak Remisi Koruptor Dipermudah, Menkumham Ambil Jalan Tengah

Ia mengatakan, pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi tidak boleh mendapatkan remisi.

Adapun ketentuan remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan.

PP ini menyebutkan bahwa seorang narapidana kasus korupsi berpeluang mendapat remisi jika menjadi justice collaborator. 

Meski demikian, yang menentukan narapidana bisa menjadi justice collaborator adalah penegak hukum, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Yasonna Akan Bertemu dengan Lima Guru Besar Penolak Revisi Remisi Koruptor

Menurut Rullyandi, aturan ini merugikan pihaknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, ia menilai, UUD 1945 tidak bersifat diskriminatif dengan mengecualikan seorang narapidana tertentu untuk mendapatkan remisi.

"Di UUD 1945 Pasal 27 semua sama di mata hukum. Pasal 28 d (UUD 1945), menyebutkan bahwa semua berhak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28i ayat 2, semua bebas atas perlakuan diskriminatif," kata dia.

Menanggapi permohonan tersebut, tiga hakim konstitusi memberikan sejumlah saran.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

UPDATE 3 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,08 Persen, Dosis Pertama 67,94 Persen

Nasional
Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai Terbit, Polri Segera Proses ke BKN

Nasional
Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Ketua DPC Gerindra Blora

Nasional
UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

UPDATE 3 Desember: Sebaran 245 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi

Nasional
Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Buka Rapimnas Kadin, Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Hijau

Nasional
Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Kesehatan Mental Ibu Sangat Krusial pada Masa Pandemi

Nasional
Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Peraturan Terbit, 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

UPDATE: 283.063 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,67 Persen

Nasional
Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Kemenkominfo: Kebakaran Gedung Cyber 1 Ganggu Identifikasi IMEI

Nasional
UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

Nasional
UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

Nasional
Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Nasional
UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.