Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PMKRI Minta Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM di Papua

Kompas.com - 23/08/2017, 07:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan berbagai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di tanah Papua.

Hal ini disampaikan PMKRI saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Ketua Presiden PMKRI Angelo Wake Kako mengatakan, pihaknya tidak ingin niat baik Pemerintah Jokowi yang selama ini fokus membangun Papua akhirnya tidak dihargai karena terus bermunculan peristiwa pelanggaran HAM.

Ia mencontohkan peristiwa terakhir adanya penembakan oleh oknum aparat yang menewaskan satu warga di Deiyai, Papua.

"Kami berharap agar pemerintah segera menuntaskan persoalan HAM di Indonesia, khususnya Papua" kata Angelo dalam keterangan tertulisnya.

Menanggapi permintaan PMKRI itu, kata Angelo, Presiden berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Namun, Jokowi mengakui pemerintah masih membutuhkan waktu.

Saat ini, pemerintah terus membangun komitmen untuk mengarahkan penanganan persoalan di Papua dari pendekatan kemanan menuju pendekatan kesejahteraan.

Angelo mengatakan, ikhtiar pemerintah membangun dari pinggiran secara perlahan sudah mulai dirasakan, yang ditandai dengan bergesernya koefisien gini, dari 0,42 pada 2014 ke 0,39.

Sebagai organisasi yang memiliki basis terbesar di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat seperti di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua, PMKRI mengapresiasi geliat pembangunan kawasan perbatasan.

"Dengan harapan tidak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusianya," kata dia.

(Baca juga: Pendekatan Keamanan Dinilai Turunkan Kepercayaan Warga Papua kepada Jokowi)

Dalam kesempatan tersebut, PMKRI juga menyatakan dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PMKRI menganggap aturan tersebut menandakan ketegasan pemerintah dalam menghadapi ormas anti-Pancasila dan radikal.

"Namun, tadi kami sampaikan ke Bapak Presiden bahwa perppu bukan solusi final terhadap masalah bangsa ini. Persoalan kesenjangan harus menjadi priorotas perhatian pemerintah. Kesenjangan menjadi akar munculnya radikalisme," ucap Angelo.

Terakhir, para pengurus PMKRI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk hadir dalam kongres di Palembang, Januari 2017 mendatang. Jokowi menyampaikan kesediaannya untuk hadir.

Kompas TV Pasca-kerusuhan di Timika, Papua, kondisi keamanan berangsur kondusif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com