Pendekatan Keamanan Dinilai Turunkan Kepercayaan Warga Papua kepada Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Imparsial Niccolo Attar berpendapat bahwa pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik sosial di Papua justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, pendekatan keamanan dinilai menimbulkan konflik baru dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua.

Pada Selasa (1/8/2017) lalu, terjadi penembakan oleh anggota Brimob terhadap beberapa warga di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Akibatnya, salah satu korban penembakan, Yulius Pigai, meninggal dunia.

"Presiden Jokowi sudah tujuh kali mengunjungi Papua, meyakinkan masyarakat Papua diperhatikan oleh pemerintah. Namun dengan ada kejadian ini maka kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah malah akan menurun," ujar Niccolo di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).

Menurut Niccolo, ada kontradiksi terkait upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan di Papua. Di satu sisi pemerintah berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur.

Sedangkan di sisi lain, pemerintah kerap menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal itu, kata Niccolo terlihat dari meningkatnya eskalasi kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh sebab itu, Niccolo memandang Presiden Jokowi harus tegas dalam menyelesaikan seluruh kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

"Presiden harus berani beri mandat untuk menyelidiki pihak-pihak yang terkait dalam kasus kekerasan di Papua," ucapnya.

(Baca juga: Penembakan di Deiyai, Amnesty Minta Investigasi Penggunaan Senjata Api)

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), angka kekerasan menggunakan pendekatan keamanan di Papua mencapai 16 peristiwa, dari Agustus 2016 hingga Agustus 2017.

Seluruh peristiwa tersebut mengakibatkan 44 korban luka dan 3 korbam meninggal dunia.

Pelaku kekerasan didominasi oleh aparat kepolisian dan muncul pada isu pembubaran paksa kegiatan berkumpul disertai dengan penggunaan senjata api yang tidak terukur.