Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/08/2017, 15:56 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi III DPR RI Arsul Sani mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Pidatonya Pak Jokowi bagus. Karena menurut saya dia tidak bicara pada tataran makro saja," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Rabu (16/8/2017).

"Pertama, bagusnya adalah dia menghadirkan data kuantitatif. Dan itu tidak pada tataran makro, tapi dia juga menghadirkan tatanan mikro," kata dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun membandingkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Seperti soal harga BBM dan kemudian desa yang dialiri listrik dan segala macam. Itu saya kira kelebihannya pidato presiden, dibandingkan dengan presiden sebelumnya," kata Arsul.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon justru menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo masih belum sesuai dengan realitas yang ada.

Fadli mengatakan, dalam pidatonya, Jokowi menonjolkan berbagai pencapaian pemerintah yang positif di bidang ekonomi.

Pencapaian yang dijabarkan Jokowi mulai dari angka pertumbuhan ekonomi yang naik, indeks pembangunan manusia yang menanjak, hingga angka kemiskinan yang menurun.

(Baca juga: Politikus PKS Sebut Pidato Jokowi hanya Fokus pada Pencapaian, Bukan Persoalan)

Namun, menurut Fadli, data-data yang disajikan Jokowi itu tak sesuai kenyataan di lapangan.

"Di masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah. Jadi presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyakarat. Jangan hanya dari angka saja," kata Fadli usai sidang tahunan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Fadli mengaku kerap melihat sendiri ekonomi rakyat yang makin susah saat ia melakukan kunjungan ke daerah. Menurut dia, kehidupan yang makin sulit tersebut disebabkan karena berbagai harga kebutuhan pokok seperti listrik hingga bahan pangan yang naik.

"Itu kenyataan. Pak Jokowi jangan tutupi kenyataan dengan angka-angka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Kompas TV Presiden Kembali Menyentil Soal Kekuasaan Lembaga Negara
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Nasional
Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.