Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP Nilai Pidato Jokowi Punya Kelebihan Dibandingkan SBY

Kompas.com - 16/08/2017, 15:56 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi III DPR RI Arsul Sani mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Pidatonya Pak Jokowi bagus. Karena menurut saya dia tidak bicara pada tataran makro saja," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Rabu (16/8/2017).

"Pertama, bagusnya adalah dia menghadirkan data kuantitatif. Dan itu tidak pada tataran makro, tapi dia juga menghadirkan tatanan mikro," kata dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun membandingkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Seperti soal harga BBM dan kemudian desa yang dialiri listrik dan segala macam. Itu saya kira kelebihannya pidato presiden, dibandingkan dengan presiden sebelumnya," kata Arsul.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon justru menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo masih belum sesuai dengan realitas yang ada.

Fadli mengatakan, dalam pidatonya, Jokowi menonjolkan berbagai pencapaian pemerintah yang positif di bidang ekonomi.

Pencapaian yang dijabarkan Jokowi mulai dari angka pertumbuhan ekonomi yang naik, indeks pembangunan manusia yang menanjak, hingga angka kemiskinan yang menurun.

(Baca juga: Politikus PKS Sebut Pidato Jokowi hanya Fokus pada Pencapaian, Bukan Persoalan)

Namun, menurut Fadli, data-data yang disajikan Jokowi itu tak sesuai kenyataan di lapangan.

"Di masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah. Jadi presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyakarat. Jangan hanya dari angka saja," kata Fadli usai sidang tahunan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Fadli mengaku kerap melihat sendiri ekonomi rakyat yang makin susah saat ia melakukan kunjungan ke daerah. Menurut dia, kehidupan yang makin sulit tersebut disebabkan karena berbagai harga kebutuhan pokok seperti listrik hingga bahan pangan yang naik.

"Itu kenyataan. Pak Jokowi jangan tutupi kenyataan dengan angka-angka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Kompas TV Presiden Kembali Menyentil Soal Kekuasaan Lembaga Negara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com