Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP Nilai Pidato Jokowi Punya Kelebihan Dibandingkan SBY

Kompas.com - 16/08/2017, 15:56 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi III DPR RI Arsul Sani mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Pidatonya Pak Jokowi bagus. Karena menurut saya dia tidak bicara pada tataran makro saja," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Rabu (16/8/2017).

"Pertama, bagusnya adalah dia menghadirkan data kuantitatif. Dan itu tidak pada tataran makro, tapi dia juga menghadirkan tatanan mikro," kata dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun membandingkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Seperti soal harga BBM dan kemudian desa yang dialiri listrik dan segala macam. Itu saya kira kelebihannya pidato presiden, dibandingkan dengan presiden sebelumnya," kata Arsul.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon justru menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo masih belum sesuai dengan realitas yang ada.

Fadli mengatakan, dalam pidatonya, Jokowi menonjolkan berbagai pencapaian pemerintah yang positif di bidang ekonomi.

Pencapaian yang dijabarkan Jokowi mulai dari angka pertumbuhan ekonomi yang naik, indeks pembangunan manusia yang menanjak, hingga angka kemiskinan yang menurun.

(Baca juga: Politikus PKS Sebut Pidato Jokowi hanya Fokus pada Pencapaian, Bukan Persoalan)

Namun, menurut Fadli, data-data yang disajikan Jokowi itu tak sesuai kenyataan di lapangan.

"Di masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah. Jadi presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyakarat. Jangan hanya dari angka saja," kata Fadli usai sidang tahunan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Fadli mengaku kerap melihat sendiri ekonomi rakyat yang makin susah saat ia melakukan kunjungan ke daerah. Menurut dia, kehidupan yang makin sulit tersebut disebabkan karena berbagai harga kebutuhan pokok seperti listrik hingga bahan pangan yang naik.

"Itu kenyataan. Pak Jokowi jangan tutupi kenyataan dengan angka-angka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Kompas TV Presiden Kembali Menyentil Soal Kekuasaan Lembaga Negara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com