Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Minta Pemerintah Bangun Daerah Kepulauan

Kompas.com - 16/08/2017, 15:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah mengapresiasi upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan pembangunan di wilayah perbatasan.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang berharap, setelah wilayah perbatasan, pemerintah juga menyentuh pembangunan di daerah kepulauan.

"Kami berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi, dalam bentuk Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Kepulauan," kata Oesman, dalam Sidang Bersama DPR dan DPD-RI di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Dengan demikian, lanjut dia, maka kesenjangan antar-daerah bercirikan daratan dan kepulauan bisa dihilangkan.

Oesman mengatakan, DPD menyampaikan apresiasi terutama kepada Jokowi yang telah melanjutkan pembangunan infrastruktur besar-besaran dalam menekan kesenjangan ekonomi.

Ia menilai, sebagian besar rakyat di berbagai pelosok Nusantara telah merasakan hasil nyata dari pembangunan jalan dan infrastuktur yang telah dan sedang dilakukan pemerintah.

"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan yang mencerminkan wajah Indonesia yang berdaulat," kata dia.

Oesman juga menyoroti upaya pemerintah menyamakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dengan daerah-daerah lain.

"Kebijakan ini jelas sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat daerah, serta sejalan dengan keinginan kita bersama (bangsa Indonesia)," kata Oesman.

Kompas TV MPR, DPR, dan DPD Gelar Sidang Tahunan Bersama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com