Wiranto Kembali Kritik Lambannya Pembahasan RUU Antiterorisme di DPR

Kompas.com - 11/08/2017, 15:01 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali melontarkan kritik terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme ( RUU Antiterorisme) di DPR yang tak kunjung selesai.

Kritik tersebut dia lontarkan saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).

"Teman-teman di DPR tolong deh. Tolong undang-undangnya direvisi segera. Janjinya dulu sebelum Lebaran sudah selesai. Sampai sekarang belum selesai," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, dia kerap melakukan lobi agar RUU Antiterorisme segera diselesaikan. Bahkan, kata Wiranto, beberapa anggota DPR sudah diundang dalam sebuah pertemuan di rumah dinasnya.

Dalam pertemuan itu, Wiranto memperlihatkan sebuah video tentang keganasan ISIS melatih anak-anak melakukan kekerasan.

"Saya sampai katakan, kita ini ditertawakan sama teroris-teroris itu. 'Coba lihat tuh, mau bikin undang-undang enggak selesai, apalagi mau melawan kita (teroris)'. Saya pikir ini sesuatu yang lucu tapi nyata di negeri ini," ucapnya.

Wiranto pun menegaskan bahwa pembahasan RUU Antiterorisme harus segera diselesaikan, mengingat aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme tanpa adanya payung hukum.

"Polisi itu enggak bisa menangkap karena undang-undang enggak membolehkan, tunggu ada kejadian, ada bukti, baru boleh ditangkap katanya, lah ini bagaimana," tutur Wiranto.

(Baca juga: Tiga Usulan ICJR Terkait Hak Korban dalam RUU Antiterorisme)

Sebelumnya, Wiranto mendesak DPR agar segera menyelesaikan pembahasan RUU Antiterorisme.

Wiranto mengatakan, maraknya aksi terorisme oleh pelaku yang tidak berafiliasi dengan jaringan terorisme atau lone wolf, tidak bisa dicegah tanpa ada payung hukumnya.

"Kalau terorisme, kita kan selalu berkutat dengan masalah undang-undang. Undang-undnagnya belum selesai. Kami akan terus mendesak teman-teman dari DPR segera menuntaskan UU itu," ujar Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

(Baca juga: Wiranto Desak DPR Segera Selesaikan RUU Antiterorisme)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X