Segera, Surat Edaran Larangan ASN Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Kompas.com - 09/08/2017, 10:57 WIB
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji membuka Seminar Bakohumas Kampanye Gerakan Indonesia Melayani, di Jakarta, Rabu (9/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji membuka Seminar Bakohumas Kampanye Gerakan Indonesia Melayani, di Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengeluarkan surat edaran menteri soal aturan bermedia sosial bagi aparatur sipil negara (ASN). 

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji, yang mewakili Menteri PAN-RB Asman Abnur dalam sambutan pada seminar "Kampanye Gerakan Indonesia Melayani", Rabu (9/8/2017).

Dwi mengatakan, imbauan bermedia sosial sudah dilakukan di internal Kementerian PAN-RB.

Imbauan tersebut antara lain, pegawai di lingkungan Kementerian PAN-RB tidak boleh ikut-ikutan menyebarkan berita bohong (hoaks).

Baca: Menkominfo: Fitur "Trusted Flagger" Juga Bisa Laporkan Hoaks

Selain itu, ada pula imbauan bagi pegawai di lingkungan Kementerian PAN-RB untuk berpartisipasi dalam menjaga kerukunan dan semangat kebangsaan.

"ASN jangan ikut-ikutan menyebarkan ujaran kebencian," kata Dwi.

Dwi juga mengingatkan pegawai di kementeriannya untuk menjaga etika dalam bermedia sosial.

Sebagai pribadi, ASN memiliki hak untuk bermedia sosial. Akan tetapi, hak itu juga terikat dengan kode etik ASN.

"Di Undang-Undang ASN, kode etik perilaku, nilai dasar, itu sangat jelas," ujar Dwi.

Baca: Pemerintah-Google Uji Coba "Trusted Flagger" Perangi Konten Negatif

Misalnya, seorang ASN yang tidak suka dengan Presiden RI Joko Widodo, tidak seharusnya memaki-maki Presiden di Facebook.

Imbauan ini juga berlaku bagi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Dwi berharap, ASN bisa membangun komunikasi publik yang patut.

"Menpan-RB akan menerbitkan edaran ini untuk Kementerian/Lembaga dan yang di daerah," kata Dwi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X