Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegiat Anti-korupsi Gagas Petisi "Pertahankan Menteri Susi Pudjiastuti"

Kompas.com - 08/08/2017, 09:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah petisi online "Pertahankan Menteri Susi Pudjiastuti!" berupa dukungan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti muncul di situs Change.org.

Secara spesifik, petisi itu meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penggagas petisi online tersebut adalah Emerson Yuntho, seorang pegiat antikorupsi.

Hingga Senin (8/8/2017) pagi, petisi online tersebut telah ditandatangani oleh sebanyak lebih dari 300 pendukung. 

Dalam petisi tersebut, Emerson mencantumkan pujian yang disampaikan Yolanda Kakabadse, Presiden WWF International, ketika memberikan penghargaan kelas dunia sebagai "Leaders for a Living Planet" kepada Menteri Susi di Washington DC pada 16 September 2016.

Baca: Cerita Menteri Susi yang Ngotot "Melawan" Luhut Pandjaitan

Yolanda menyebut bahwa Susi telah mendedikasikan waktunya untuk memberantas praktik perikanan yang tidak sah, mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis ilmiah, dan memperkuat kesehatan laut dengan memperluas jejaring kawasan konservasi perairan.

Ada pula penghargaan untuk Susi dari Peter Banchley Ocean Award yang dianggap sebagai penghargaan maritim tertinggi dunia atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi serta konservasi laut Indonesia.

"Menteri Susi yang pernah dianggap bodoh oleh komisioner Komnas HAM, memiliki keberanian untuk memimpin perang melawan praktek pencurian ikan secara tidak sah di Indonesia yang telah merugikan negara hingga 20 miliar dollar AS per tahun," ujar Emerson dalam petisi yang dibuatnya.

Selain itu, Emerson juga mencantumkan sejumlah prestasi Susi.

Hingga Mei 2017, Kementerian KKP dibantu TNI dan Polri telah menenggelamkan setidaknya 380 kapal pelaku illegal fishing berbendera negara asing.

Pada 2016, Susi berhasil meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga mencapai Rp 360 miliar dan peningkatan produksi perikanan sebanyak 6,83 ton atau sebesar Rp 125 triliun.

Meski demikian, mulai muncul informasi mengenai masuknya nama Susi Pudjiastuti dalam daftar menteri yang akan diganti (reshuffle) oleh Presiden Jokowi.

Emerson menduga, isu pergantian Susi ini dimotori oleh politisi dan mafia illegal fishing yang terganggu dengan kinerja Susi.

"Menurut kami, Susi Pudjiastuti masih layak dan harus dipertahankan sebagai menteri oleh Jokowi,"kata Emerson.

Emerson mengatakan, akan lebih bijak bagi Presiden Jokowi untuk meminta dan memberi waktu bagi Susi memperbaiki diri jika ada kekurangan.

Menurut Emerson, sosok Susi Pudjiastuti yang serius dalam bekerja dan tulus mengabdi sangat dibutuhkan dalam kabinet kerja, khususnya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Demi NKRI dan melalui petisi ini, kami meminta Presiden Jokowi untuk mempertahankan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri hingga periode 2019 mendatang," kata Emerson.

Kompas TV Setelah aksi mosing di atas kapal, kini menteri yang dikenal nyentrik berjoget ria sembari mendengarkan lagu The Bettles di atas kapal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com