Kompas.com - 07/08/2017, 19:07 WIB
Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie di Gedung Kemenkumham Jakarta, Kamis (10/11/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirjen Imigrasi Ronny F Sompie di Gedung Kemenkumham Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghapus kebijakan calling visa bagi warga negara Pakistan yang akan masuk ke Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai hal tersebut akan segera dikeluarkan.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie mengungkapkan sejumlah alasan dihapuskannya kebijakan tersebut.

Alasan itu mulai dari cukup tingginya jumlah kunjungan warga negara Pakistan ke Indonesia sebagai turis wisata di tahun 2016 lalu dan investasi serta ekspor Indonesia ke Pakistan.

"Cukup besar ya, terakhir 2016 itu sekitar 8.000 orang. Kemudian investasi, ekspor kita ke negara Pakistan juga jadi bahan pertimbangan. Ada hal yang menguntungkan ketika kita bekerja sama dengan negara-negara sahabat kita," ujar Ronny di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Meski tidak diberlakukan kebijakan bebas visa bagi warna negara Pakistan, namun pemerintah tetap berharap penghapusan calling visa itu bisa mempererat hubungan Indonesia dengan Pakistan.

"Ini merupakan bagian untuk memperkuat hubungan antarnegara, pertimbangannya juga ke sana," ucap Ronny.

"Memang kebijakan calling visa ini awalnya karena aspek keamanan dari Badan Intelijen Negara. Persoalannya sangat kompleks. Tapi setelah dievaluasi hal itu tak diberlakukan lagi," ujar mantan Kadiv Humas Polri tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ke depan, pengawasan untuk warga negara Pakistan yang pertama kalinya akan ke Indonesia, menjadi kewenangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, tempat di mana visa kunjungan tersebut diajukan.

"Di negara sahabat itu ada perwakilan kita, di situlah pengawasan dilakukan. Kalau ini kan sebelum dia datang sudah diperiksa, sudah diawasi dengan ketat. Tapi kalau masuk dalam DPO, daftar penangkalan pasti tidak akan diberikan visa. Kemudahan ini berkaitan dengan investasi," kata Ronny.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menghapus kebijakan calling visa tersebut.

(Baca: Pemerintah Indonesia Hapus Kebijakan "Calling Visa" untuk Pakistan)

Penghapusan calling visa itu untuk mempermudah warga negara Pakistan masuk ke Tanah Air, usai mendapat masukan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri.

Nantinya, warga negara Pakistan yang ingin berkunjung ke dalam negeri cukup datang ke perwakilan Indonesia di negara mana pun untuk meminta visa kunjungan ke Indonesia.

Kompas TV AS Mulai Berlakukan Pelarangan Masuk bagi 6 Negara Muslim
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.