Kompas.com - 05/08/2017, 20:08 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kediaman pribadi Hamzah Haz, kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2017) siang. KOMPAS.com/Kristian ErdiantoSekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kediaman pribadi Hamzah Haz, kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2017) siang.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait pernyataan saling tuding dan menghasut antar-para elit partai politik yang belakangan terjadi.

Menurut Hasto, setiap politisi seharusnya berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatnya di depan publik. Sebab, apapun yang dikatakan oleh politisi mempunyai konsekuensi politik dan setiap pihak harus bertanggungjawab atas apa yang diucapkannya.

"Bagaimanapun juga menjadi pemimpin partai itu harus hati-hati dalam berbicara. Harus berdisiplin betul dalam berbicara, apa yang disampaikan itu akan didengarkan oleh masyarakat," ujar Hasto usai bertemu politisi Senior Partai Persatuan Penbangunan (PPP) Hamzah Haz di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2017).

"Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban," kata dia.

Terkait pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono, Hasto menuturkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan maaf tertulis dari Arief. Permintaan maaf itu dibuat setelah Arief sempat menyebut PDI Perjuangan sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam beberapa pemberitaan di media online.

Baca juga: PDI-P Terima Permintaan Maaf Arief Poyuono, tetapi...

Meski demikian, kata Hasto, PDIP tetap mengkaji upaya hukum yang bisa dilakukan. Menurut Hasto, lembaga bantuan hukum PDIP masih mengkaji aspek hukumnya, apakah pernyataan Arief tersebut menyentuh aspek martabat dan kehormatan partai berlambang banteng itu.

"Ini merupakan bagian dari pembelajaran untuk berhati-hati dalam berbicara sebagai politisi," ucap Hasto.

Secara terpisah, Peneliti sosial-politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menilai aksi saling tuding dan menghasut antar para elit partai politik yang belakangan terjadi, menunjukkan kepentingan golongan masih mendominasi ketimbang menjaga keutuhan sosial masyarakat.

Menurut Amin, ucapan elit parpol yang terkesan menjatuhkan bertujuan untuk mempertahankan elektabilitas atau dukungan suara. Namun para elit parpol tidak memikirkan dampak negatif yang terjadi di masyarakat.

"Tentu ini kaitannya dengan elektabilitas ya. Ada banyak orang yang percaya PKI itu akan hidup lagi. Mereka tentu berpikir untuk kepentingannya sendiri. Tidak berpikir dampaknya bagi masyarakat luas," ujar Amin saat ditemui dalam sebuah diskusi di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Amin menjelaskan, isu-isu sensitif seperti isu SARA dan kebangkitan PKI kerap digunakan politisi untuk meraup dukungan kelompok-kelompok tertentu. Namun cara seperti itu justru membahayakan bagi kondisi sosial di masyarakat.

Penggunaan isu PKI dan SARA, menurut Amin, akan menimbulkan fragmentasi di masyarakat. Dengan begitu konflik horizontal akan lebih mudah muncul.

"Jadi trauma ini dirawat. Isu PKI dan SARA ini Jadi komoditas. Menjadi satu cara atau vote-gather mechanism. Hal itu akan membuat fragmentasi di masyarakat. Itu jelas terjadi. Di beberapa tempat masih recok gara-gara percaya PKI itu sungguh ada sampai sekarang," kata Amin.

Kompas TV Menurut PDI Perjuangan, pemerintah tetap berjalan dengan atau tanpa keberadaan PAN sebagai partai pendukung.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X