Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Sebagai Politisi Seharusnya Hati-Hati Berbicara...

Kompas.com - 05/08/2017, 20:08 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait pernyataan saling tuding dan menghasut antar-para elit partai politik yang belakangan terjadi.

Menurut Hasto, setiap politisi seharusnya berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatnya di depan publik. Sebab, apapun yang dikatakan oleh politisi mempunyai konsekuensi politik dan setiap pihak harus bertanggungjawab atas apa yang diucapkannya.

"Bagaimanapun juga menjadi pemimpin partai itu harus hati-hati dalam berbicara. Harus berdisiplin betul dalam berbicara, apa yang disampaikan itu akan didengarkan oleh masyarakat," ujar Hasto usai bertemu politisi Senior Partai Persatuan Penbangunan (PPP) Hamzah Haz di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2017).

"Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban," kata dia.

Terkait pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono, Hasto menuturkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan maaf tertulis dari Arief. Permintaan maaf itu dibuat setelah Arief sempat menyebut PDI Perjuangan sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam beberapa pemberitaan di media online.

Baca juga: PDI-P Terima Permintaan Maaf Arief Poyuono, tetapi...

Meski demikian, kata Hasto, PDIP tetap mengkaji upaya hukum yang bisa dilakukan. Menurut Hasto, lembaga bantuan hukum PDIP masih mengkaji aspek hukumnya, apakah pernyataan Arief tersebut menyentuh aspek martabat dan kehormatan partai berlambang banteng itu.

"Ini merupakan bagian dari pembelajaran untuk berhati-hati dalam berbicara sebagai politisi," ucap Hasto.

Secara terpisah, Peneliti sosial-politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menilai aksi saling tuding dan menghasut antar para elit partai politik yang belakangan terjadi, menunjukkan kepentingan golongan masih mendominasi ketimbang menjaga keutuhan sosial masyarakat.

Menurut Amin, ucapan elit parpol yang terkesan menjatuhkan bertujuan untuk mempertahankan elektabilitas atau dukungan suara. Namun para elit parpol tidak memikirkan dampak negatif yang terjadi di masyarakat.

"Tentu ini kaitannya dengan elektabilitas ya. Ada banyak orang yang percaya PKI itu akan hidup lagi. Mereka tentu berpikir untuk kepentingannya sendiri. Tidak berpikir dampaknya bagi masyarakat luas," ujar Amin saat ditemui dalam sebuah diskusi di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Amin menjelaskan, isu-isu sensitif seperti isu SARA dan kebangkitan PKI kerap digunakan politisi untuk meraup dukungan kelompok-kelompok tertentu. Namun cara seperti itu justru membahayakan bagi kondisi sosial di masyarakat.

Penggunaan isu PKI dan SARA, menurut Amin, akan menimbulkan fragmentasi di masyarakat. Dengan begitu konflik horizontal akan lebih mudah muncul.

"Jadi trauma ini dirawat. Isu PKI dan SARA ini Jadi komoditas. Menjadi satu cara atau vote-gather mechanism. Hal itu akan membuat fragmentasi di masyarakat. Itu jelas terjadi. Di beberapa tempat masih recok gara-gara percaya PKI itu sungguh ada sampai sekarang," kata Amin.

Kompas TV Menurut PDI Perjuangan, pemerintah tetap berjalan dengan atau tanpa keberadaan PAN sebagai partai pendukung.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com