Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perindo Dukung Jokowi, Waketum PAN Anggap Peta Politik Belum Final

Kompas.com - 03/08/2017, 13:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menilai Partai Perindo tentunya memiliki pertimbangan sendiri untuk mendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Taufik menanggapi rencana dukungan Perindo kepada Jokowi seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Ya parpol kan memiliki mekanisme keputusan politik masing-masing ya. Katakanlah ada partai yang sudah menyatakan dukungan koalisi kepada pihak tertentu ya kita harus hormati, kita berikan apresiasi kepada siapa pun itu," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2017).

Taufik menambahkan, dukungan Perindo kepada Jokowi pada Pemilu 2019 tentunya juga mempertimbangkan konteks pemilu serentak.

Sebab, dalam pemilu serentak suara partai politik juga akan dipengaruhi oleh capres yang diusungnya.

Kendati demikian, Taufik menilai bahwa dukungan partai-partai kepada Jokowi juga belum bersifat final karena masih ada proses gugatan Undang-Undang Pemilu terkait presidential threshold yang saat ini ditentukan sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

"Tergantung keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), kalau MK kemudian menolak 20 persen itu calon (presiden) bisa lebih dari dua," ucap Taufik.

(Baca juga: Jurus "Putar Haluan" Partai Perindo...)

Langkah Perindo yang akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 memang menuai kejutan. Apalagi, selama ini Perindo diprediksi merupakan partai yang akan mengantar Hary Tanoe dalam ajang Pilpres 2017 sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Namun, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan bahwa partainya tidak pernah membuat pernyataan akan memajukan Hary Tanoe dalam Pilpres 2017.

Menurut dia, Perindo mendukung Jokowi dengan alasan realistis, yaitu mewujudkan cita-cita partai.

(Baca: Usung Jokowi, Perindo Tegaskan Hary Tanoe Tak Pernah Nyatakan Maju Pilpres)

Kompas TV Peluang Kandidat Capres Usai UU Pemilu Disahkan (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com