OTT di Pamekasan Dinilai Bukti Lemahnya Pengawasan Dana Desa

Kompas.com - 03/08/2017, 11:05 WIB
Ilustrasi KompasIlustrasi
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, pengawasan dana desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih lemah.

Hal itu terbukti dengan ditangkapnya Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hal ini menunjukkan Kemendes gagal dalam mengontrol dan mengawal dana desa. Kemendes masih lekat dengan korupsi, belum bisa menjadi teladan untuk kepala desa," ujar Deputi Sekjen Fitra Apung Widadi dalam siaran pers yang diterima, Kamis (3/8/2017).

(baca: Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Pamekasan)

Menurut Apung, dalam analisi yang dilakukan Fitra, ditemukan bahwa sebenarnya sebagian besar desa belum mampu meningkatkan mutu tata kelola dana desa.

Tanpa pengawasan yang kuat, menurut Apung, dana desa rentan dijadikan bancakan.

Menurut Apung, Kementerian Desa dan PDTT perlu melakukan evaluasi mengenai hal ini.

(baca: KPK Tetapkan Bupati dan Kajari Pamekasan sebagai Tersangka)

Kementerian di tingkat pusat perlu melakukan pembinaan secara maksimal kepada setiap perangkat pemerintahan hingga ke tingkat desa.

"Menteri Desa jangan diam saja. Harusnya Kemendes membina kepala desa dan perangkatnya dengan lebih keras," kata Apung. 

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Pamekasan, Jawa Timur, terkait dana desa.

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

(baca: Istana Apresiasi Operasi Tangkap Tangan KPK di Pamekasan)

Awalnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.

Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Setelah penyelewengan dana desa dilaporkan, Kepala Desa merasa ketakutan dan berupaya menghentikan proses hukum.

Agus selaku Kepala Desa kemudian berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo.

Upaya menghentikan perkara tersebut juga dibicarakan dengan Bupati Achmad Syafii.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Nasional
Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Nasional
Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

Nasional
Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nasional
Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X