Kapolri Sebut Napi yang Kendalikan Jaringan Internasional Bisa Terancam Hukuman Mati

Kompas.com - 01/08/2017, 15:55 WIB
Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebutkan narapidana Lapas Nusakambangan, Aseng, bisa dikenakan ancaman hukuman mati.

Aseng mengendalikan jaringan internasional dari balik jeruji sehingga bisa menyusupkan 1,2 juta butir ekstasi dari Belanda.

"Ancamannya memang hukuman mati dalam kasus ini (narkotika). Nanti tentunya kita akan tetap proses," ujar Tito, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Belum diketahui dengan cara apa narkotika itu diselundupkan ke Indonesia.

Tito mengatakan, Aseng akan diperiksa untuk menggali informasi terkait kasus ini.

Baca: BNN: Masih Ada Jaringan Narkoba yang Lebih Besar dan Masih Lolos

Aseng sebelumnya divonis bersalah dalam kasus narkotika yang ditangani Polda Metro Jaya.

Ia memastikan, hukuman Aseng yang sebelumnya 15 tahun akan diperberat.

"Kita harap jaksa dan hakim mempertimbangkan yang bersangkutan adalah residivis, kita minta dikenakan hukuman mati," kata Tito.

Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto mengatakan, Aseng mengetahui jalur peredaran narkotika dari Belanda ke Indonesia.

Pihaknya telah menyurati Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberi izin memeriksa Aseng.

"Insya Allah hari Rabu penyidik akan berangkat ke Cilacap untuk memeriksa yang bersangkutan Di situ kita akan tahu jalurnya dari mana," kata Eko.

Baca: 1 Ton Sabu yang Diselundupkan dari China Senilai Rp 2 Triliun

Eko mengatakan, koordinasi akan dilakukan dengan jaksa penuntut umum terkait hukuman Aseng.

Biasanya, jika terpidana dua kali melakukan perbuatan yang sama, akan ada lemberatan hukuman satu pertiga kali dari hukuman sebelumnya.

"Kiranya adanya informasi ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani), ada kebijakan untuk para narapidana mati ini segera diajukan untuk eksekusi mati," kata Eko.

Kompas TV BNN Ungkap Sabu Seberat 10 Kg di Batam

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X