Salin Artikel

Kapolri Sebut Napi yang Kendalikan Jaringan Internasional Bisa Terancam Hukuman Mati

Aseng mengendalikan jaringan internasional dari balik jeruji sehingga bisa menyusupkan 1,2 juta butir ekstasi dari Belanda.

"Ancamannya memang hukuman mati dalam kasus ini (narkotika). Nanti tentunya kita akan tetap proses," ujar Tito, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Belum diketahui dengan cara apa narkotika itu diselundupkan ke Indonesia.

Tito mengatakan, Aseng akan diperiksa untuk menggali informasi terkait kasus ini.

Baca: BNN: Masih Ada Jaringan Narkoba yang Lebih Besar dan Masih Lolos

Aseng sebelumnya divonis bersalah dalam kasus narkotika yang ditangani Polda Metro Jaya.

Ia memastikan, hukuman Aseng yang sebelumnya 15 tahun akan diperberat.

"Kita harap jaksa dan hakim mempertimbangkan yang bersangkutan adalah residivis, kita minta dikenakan hukuman mati," kata Tito.

Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto mengatakan, Aseng mengetahui jalur peredaran narkotika dari Belanda ke Indonesia.

Pihaknya telah menyurati Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberi izin memeriksa Aseng.

"Insya Allah hari Rabu penyidik akan berangkat ke Cilacap untuk memeriksa yang bersangkutan Di situ kita akan tahu jalurnya dari mana," kata Eko.

Baca: 1 Ton Sabu yang Diselundupkan dari China Senilai Rp 2 Triliun

Eko mengatakan, koordinasi akan dilakukan dengan jaksa penuntut umum terkait hukuman Aseng.

Biasanya, jika terpidana dua kali melakukan perbuatan yang sama, akan ada lemberatan hukuman satu pertiga kali dari hukuman sebelumnya.

"Kiranya adanya informasi ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani), ada kebijakan untuk para narapidana mati ini segera diajukan untuk eksekusi mati," kata Eko.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/01/15552501/kapolri-sebut-napi-yang-kendalikan-jaringan-internasional-bisa-terancam

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke