Pertemuan Prabowo-SBY, Demi Bangsa?

BEBERAPA hari terakhir ini, linimasa media sosial maupun pemberitaan di media massa dipenuhi pembicaraan mengenai pertemuan Prabowo Subianto-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pertemuan ini baru dilakukan pada hari Kamis, 27 Juli 2017, namun berita mengenai rencana pertemuan ini sudah ramai dibicarakan bahkan sejak hampir sepekan sebelumnya.

Pertemuan ini ramai dibicarakan mengingat relasi maupun komunikasi kedua tokoh bangsa ini yang tidak bisa dianggap mulus, posisi kedua tokoh sebagai patron politik Indonesia kontemporer, dan dikaitkan dengan perkembangan politik nasional akhir-akhir ini.

Baca juga: Pertemuan SBY-Prabowo Dinilai sebagai Pembilahan Kubu Politik

Relasi masa lalu
Tentunya masih segar di ingatan kita, perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut dalam menyikapi Pilkada DKI Jakarta 2017. Rencana koalisi yang sempat dirintis tidak terwujud, karena masing-masing pihak bersikukuh jagoannya harus di posisi cagub.

Padahal, harapan besar sempat disematkan berbagai pihak, agar koalisi kubu SBY dan kubu Prabowo di Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa terwujud.

Ini mengingat gubernur petahana di DKI Jakarta posisinya sangat kuat berdasarkan berbagai hasil survei sebelum masuk masa kampanye, dan didukung penuh oleh partai penguasa.

Tentunya membutuhkan koalisi yang solid dan jagoan yang benar-benar kuat untuk bisa mengimbangi petahana.

Komunikasi antara Prabowo dan SBY setelah itu pun kembali merenggang, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada komunikasi di antara kedua pihak.

Apalagi dengan pasang surut pertarungan antarcalon yang mereka usung selama Pilkada DKI Jakarta tersebut, seakan-akan pertempuran terjadi antar pasangan calon yang diusung poros Prabowo dan SBY, bukan dengan petahana, mengingat karakteristik pemilih mereka relatif sama dan beririsan.

Hubungan kedua belah pihak pun sempat terkesan 'diganggu' oleh Presiden Jokowi, yang membuka jalur komunikasi dengan Prabowo. Bahkan, kedua belah pihak saling mengunjungi dalam suasana penuh keakraban. Seakan-akan, menyisakan SBY di kubu terpisah.

Hasil Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama pun menorehkan luka di poros SBY. Mengingat pasangan yang mereka usung, Agus H Yudhoyono-Sylviana Murni yang sampai dengan penghujung 2016 unggul jauh, ternyata dilewati oleh Anies-Sandi yang diusung kubu Prabowo di detik-detik akhir.

Pasangan usungan kubu Prabowo-lah yang melaju ke putaran dua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sempat ada harapan, agar kubu SBY bisa merapat ke kubu Prabowo di putaran dua Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini mengingat kedua kubu memiliki idealisme yang sama untuk Jakarta, yaitu menghadirkan kepemimpinan baru di Jakarta, dan konsolidasi di antara kedua kubu sangat diperlukan untuk menghadapi petahana yang masih unggul di putaran pertama.

Hanya, harapan ini tidak berbalas. SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, tidak mengeluarkan sedikit pun statemen dukungan untuk Anies-Sandi di putaran dua Pilkada DKI Jakarta. Ini diperkuat dengan pernyataan salah satu petinggi Partai Demokrat, kalau Pilkada Jakarta telah usai bagi Partai Demokrat.

Kejadian ini membuka kembali memori pemilihan presiden tahun 2014. Ketika itu, Prabowo berharap SBY memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta.

Namun, sampai dengan hari pemungutan suara, tidak ada satu pun arahan SBY kepada pendukungnya untuk memilih Prabowo-Hatta. Dan, hasil pilpres 2014 menyisakan cerita pahit bagi Prabowo.

Dengan latar belakang seperti ini, tentunya tidak ada yang menduga bakal ada pertemuan di antara kedua kubu, setelah sekian lama tidak berkomunikasi.

Patron politik nasional
Faktor selanjutnya yang membuat pertemuan Prabowo dan SBY menjadi strategis dan menarik karena baik Prabowo maupun SBY memiliki kekuatan politik yang signifikan dan layak dikategorikan sebagai patron politik maupun guru bangsa. Peran keduanya dalam membangun demokrasi Indonesia, tidak perlu diragukan lagi.

Prabowo dengan Partai Gerindra yang didirikannya pada 6 Februari 2008, merupakan lawan tangguh Presiden Joko Widodo saat pemilihan presiden 2014. Perolehan suara yang terbilang tipis dengan presiden terpilih, menandakan tidak sedikit rakyat yang menaruh harapan pada beliau.

Bahkan, setelah pemilihan presiden 2014, manuver Prabowo bersama Gerindra memimpin Koalisi Merah Putih, sempat membuat koalisi partai penguasa dan Presiden terpilih Joko Widodo kelabakan di parlemen selama hampir setahun pertama pemerintahannya.

Sosok Prabowo sendiri dianggap sukses memimpin Partai Gerindra. Perolehan suara Partai Gerindra di pemilihan umum 2014, mencapai 11,81 persen suara pemilih, dan berada di posisi ketiga.

Prestasi ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan, dibandingkan perolehan Gerindra pada pemilihan umum sebelumnya, tahun 2009, dengan perolehan suara 4,5 persen, dan berada di posisi kedelapan.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan kedua petinggi partai tersebut di antaranya menyikapi disahkannya UU Pemilu pada Sidang Paripurna DPR pekan lalu, dimana empat fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS menolak penggunaan Presidential Treshold dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Sempat jarang mendapat sorotan publik setelah Koalisi Merah Putih tidak lagi solid di 2015, sosok Prabowo kembali mendapat perhatian setelah terjun langsung mendukung pasangan calon Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Beliau dianggap memiliki kontribusi penting dalam kemenangan Anies-Sandi menumbangkan petahana di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sosok beliau kembali banyak diperbincangkan masyarakat, terutama yang mengalami kekecewaan dengan pemerintahan saat ini. Masyarakat pun sering kali menanti respons beliau atas kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial ataupun kurang berpihak pada rakyat.

Suara-suara masyarakat yang menginginkan Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden di tahun 2019 pun semakin sering terdengar.

Bicara mengenai Susilo Bambang Yudhoyono, tentunya tidak lepas dari prestasi beliau yang berhasil terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.

Kepemimpinan SBY selama sepuluh tahun, terbilang sukses. Kondisi dalam negeri relatif aman dan kondusif.

Kegaduhan politik, sangatlah jarang, dan jika pun ada, bisa segera reda. Pengakuan dari luar negeri atas prestasi SBY pun relatif banyak berdatangan.

Beliau juga sukses membangun Partai Demokrat. Partai yang ikut didirikannya pada 9 September 2001, langsung mencuri perhatian publik di pemilihan umum yang mereka ikuti pertama kali. Pada Pemilu 2004, Partai Demokrat meraih 7,45 persen  suara, dan berada di posisi kelima partai politik peraih suara terbanyak.

Di pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu, dan meraih 20,4 persen suara.

Prestasi Partai Demokrat menurun drastis di 2014, namun masih duduk di empat besar, dengan perolehan suara sebesar 10,19 persen.

Dua isu utama penyebab penurunan suara Partai Demokrat adalah korupsi yang membelit pengurus terasnya sejak 2013, dan SBY yang masih menjadi figur sentral dan daya tarik utama di partai tersebut, sesuai dengan amanat konstitusi, tidak memungkinkan untuk dicalonkan kembali sebagai presiden setelah menjabat selama dua periode.

Selesai menjabat Presiden, bukan berarti karir politik beliau selesai. Pandangan-pandangan dan langkah-langkah politiknya atas isu-isu nasional, masih menjadi rujukan bagi sebagian masyarakat.

Gerak-gerik Partai Demokrat yang dipimpinnya, tetap ditunggu-tunggu dan kadang menjadi penentu di antara pertarungan partai-partai penguasa alias poros pendukung Presiden Joko Widodo dan partai-partai politik yang tidak duduk di pemerintahan yang dimotori Prabowo.

Keberadaan Poros Cikeas saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dan memunculkan Agus H Yudhoyono selaku calon gubernur, diakui sebagian pihak, sebagai langkah politik yang brilian dan pertanda masih berpengaruhnya sosok beliau di percaturan politik nasional.

Kemunculan Agus H. Yudhoyono sendiri di pentas politik, membuat SBY dan Partai Demokrat memiliki nilai tambahan di masyarakat.

Figur pemimpin muda penuh potensi, cerdas, tidak terbebani rekam jejak politik masa lalu, memberikan harapan baru, baik bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan maupun bagi internal Partai Demokrat.

Kini, Indonesia pun bukan hanya menyoroti langkah-langkah politik SBY selaku pemimpin poros Cikeas, melainkan juga pergerakan Agus H Yudhoyono sebagai calon penerusnya.
Dengan berjuang masing-masing saja, Prabowo dan SBY sudah menjadi kekuatan politk yang benar-benar harus diperhitungkan oleh Presiden saat ini, Joko Widodo, dan partai-partai politik pendukungnya.

Tentunya jika mereka bersatu, Presiden Joko Widodo mesti mengkalkulasi ulang strateginya menuju 2019.

Tiga isu strategis
Pertemuan Prabowo dan SBY ini menjadi semakin menarik karena perkembangan situasi politik nasional yang cenderung menghangat.

Pembahasan RUU Pemilu 2019 yang berujung aksi walk out dari rapat paripurna oleh empat partai, keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau lebih dikenal dengan Perppu Ormas, dan pansus hak angket KPK, merupakan tiga isu nasional terkini yang memicu pro dan kontra di masyarakat maupun di kalangan elit politik.

Pengesahan RUU Pemilu 2019 di rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 lalu, diwarnai aksi meninggalkan ruang sidang oleh empat partai, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Alasan utama keempat partai tersebut meninggalkan ruang sidang adalah penetapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR RI berdasarkan pemilihan umum 2014.

Menurut keempat partai tersebut, penetapan ambang batas tersebut melanggar amanat Konstitusi mengingat pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019 dilaksanakan secara serentak.

Apalagi dengan berpegangan pada hasil pemilihan umum 2014 sebagai dasarnya. Kelanjutan dari pengesahan RUU Pemilu 2019 tanpa kehadiran empat partai politik di atas, tentu saja menarik untuk ditunggu.

Partai Gerindra sudah menyatakan akan mengajukan judicial review. Sedangkan Partai Demokrat masih belum ketahuan langkah lanjutannya.

Isu kedua adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau lebih dikenal dengan Perppu Ormas yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 10 Juli 2017 lalu.

Berbagai kalangan pun, baik lembaga kampus, lembaga swadaya masyarakat, ormas, maupun tokoh-tokoh nasional, menyuarakan penolakannya.

Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (PSHTN UI), misalnya, menyatakan bahwa Perppu Ormas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo itu, bagaikan “senjata pemusnah massal” terhadap hak politik rakyat yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran organ masyarakat, namun juga berpotensi mengkriminalkan anggotanya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perppu.

Partai Demokrat sikapnya sudah jelas di isu ini. Demokrat memastikan akan menolak pengesahan perppu ini menjadi undang-undang, karena tidak ada alasan genting dan memaksa sebagai syarat utama menerbitkan perppu sebagaimana dimintakan UUD 1945. Sebab, aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah mengatur mengenai mekanisme pembubaran ormas melalui pengadilan.

Isu lain yang memantik kontroversi adalah pembentukan panitia khusus hak angket mengenai KPK (Pansus Angket KPK). Tujuan dibentuknya Pansus Angket KPK menurut para pengusulnya merupakan upaya DPR RI untuk menelusuri kebenaran dan keadilan, jangan sampai lembaga penegak hukum justru menghasilkan peradilan yang sesat.

Sementara para pegiat anti korupsi terus menyuarakan sikapnya menolak hak angket untuk KPK karena dianggap akan memperlemah lembaga anti korupsi tersebut. Ada kecurigaan kalau pembentukan pansus angket KPK ini merupakan usaha menghalangi pengusutan kasus e-ktp oleh KPK.

Partai Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa sejak awal sudah menolak pembentukan pansus ini. Sedangkan Gerindra yang awalnya mengirimkan anggota untuk terlibat dalam pansus angket KPK, menarik diri dari pansus sejak akhir Juli 2017.

Melihat kesamaan pandangan dan sikap Partai Demokrat dan Partai Gerindra dalam ketiga isu strategis di atas, tentunya publik menunggu langkah seperti apa yang diambil jika kedua tokoh partai tersebut bertemu.

Terlepas dari isu-isu strategis di atas, publik banyak yang menafsirkan pertemuan ini awal dari kesepakatan Partai Demokrat dan Partai Gerindra untuk berjuang bersama menuju pemilihan presiden tahun 2019. Kedua pihak diduga bakal bersatu memperjuangkan judicial review UU Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi, khusus untuk pasal ambang batas pencalonan presiden.

Jika berhasil, kedua poros kemungkinan bakal mengusung pasangan calon masing-masing. Namun, mereka juga mempertimbangkan kemungkinan untuk mengusung pasangan calon bersama, terutama jika pengajuan judicial review UU Pemilu 2019 mengenai ambang batas pencalonan presiden ditolak Mahkamah Konstitusi.

Demi bangsa
Pertemuan Prabowo-SBY pada tanggal 27 Juli 2017 lalu, kita harapkan memberikan pengaruh positif bagi atmosfer perpolitikan nasional. Adanya suasana komunikasi yang cair dan tulus antar dua tokoh bangsa yang sering kali tak sejalan ini, memberikan contoh positif bagi konstituennya.

Komunikasi seperti ini kita harapkan spektrumnya bisa diperluas ke tokoh-tokoh nasional lainnya yang berada di dalam pemerintahan. Presiden Joko Widodo selaku pemimpin pemerintahan maupun Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum dari partai penguasa, bisa mengambil inisiatif membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya.

Bukan sekadar pencitraan, melainkan benar-benar membuka dialog mencari jalan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kesepakatan Partai Gerindra dan Partai Demokrat untuk meningkatkan kerja sama, melaksanakan gerakan politik dan gerakan moral untuk mengawal negara agar perjalanan bangsa ini mengarah kepada arah yang benar, perlu kita apresiasi.

Kita berharap, sesuai dengan kapasitas Prabowo dan SBY selaku tokoh bangsa, setiap pertemuan yang mereka jalani, menghasilkan solusi-solusi terbaik atas permasalahan bangsa. Bukan hanya di taraf politik transaksional, ataupun sekedar mengedepankan deal-deal politik untuk kepentingan elit semata, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas, dan demi bangsa.

Karena itu, komitmen SBY dan Prabowo untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, tidak mengalami cross the line (melewati batas) yang bisa mengarah ke abuse of power (penyimpangan kekuasaan), benar-benar kita tunggu.

Ini mengingat, tidak banyak rakyat yang merasa dirugikan, bahkan menderita oleh kebijakan pemerintah, memiliki akses untuk menyampaikannya secara langsung ke pemerintah.

Peran ini yang harus dioptimalkan oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra, sebagai partai terbesar yang berada di luar pemerintahan, maupun partai-partai lainnya.

Karena sebagaimana disampaikan oleh Miriam Budiardjo (2008), partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Kita tunggu!