Kompas.com - 28/07/2017, 14:17 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berpendapat, ada perbedaan perlakuan di antara terpidana mati yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya.

 

Hal itu dikatakan Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu menanggapi laporan yang disampaikan kuasa hukum terpidana mati kasus narkoba yang telah dieksesusi, Humprey Ejike Jefferson

Humprey dieksusi pada Juli 2016 lalu. 

Menurut Ninik, ada perlakuan yang berbeda dalam menindaklanjuti PK yang diajukan Humprey dan terpidana mati lainnya. 

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak meneruskan berkas pelapor (kuasa hukum Humprey) ke Mahkamah Agung (MA) RI. Sementara berkas terpidana Eugene Ape diteruskan dan diproses (dengan nomor register perkara 89PK/Pid.Sus/2016 di MA)," kata Ninik, di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Baca: Kejaksaan Agung Dinilai Langgar Putusan MK Terkait Eksekusi Mati Humprey Jefferson

Ninik mengatakan, kedua pengajuan tersebut sama-sama dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.

Dari laporan kuasa hukum Humprey, Ninik mengatakan, mereka belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai adanya perbedaan perlakuan antara Humprey dan Eugene.

"Ombudsman berpendapat, MA perlu melakukan pemeriksaan atas adanya pelakuan yang berbeda oleh PN Jakarta Pusat, sehingga semua pihak merasa terlayani dari sisi penegakan hukum dan dari sisi pelayanan publik," ujar Ninik.

Ia menyebutkan, kuasa hukum Humprey melihat adanya kejanggalan mengenai tidak dikabulkannya permohonan PK II yang diajukan tanggal 4 Mei 2016.

Baca: Akhir Perjalanan Humprey Ejike, WN Nigeria yang Dieksekusi Mati

Menurut kuasa hukum Humprey, PK II tersebut tidak melalui pemeriksaan dan sidang terbuka di MA untuk mendapat putusan yang sah.

Hal tersebut karena PN Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak meneruskan berkas ke MA, karena permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formal.

"Padahal, beberapa terpidana mati lain seperti Eugene Ape dan Zulfiqar Ali juga mengajukan PK II dan berkas tetap diteruskan ke MA untuk diproses," kata Ninik.

Humprey merupakan terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi mati pada 29 Juli 2016 silam.

Kuasa hukum Humprey melaporkan ke Ombudsman atas pelaksanaan pidana mati ini karena dianggap banyak kejanggalan.

Kompas TV Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengusulkan agar eksekusi mati terhadap terpidana narkoba berlangsung di Kalbar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Nasional
Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Nasional
Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Nasional
Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Nasional
Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Nasional
Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Nasional
Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Nasional
Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Nasional
Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Nasional
Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta 'Fee' Rp 15 Triliun

Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta "Fee" Rp 15 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.