Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Teroris, Polantas dan Sabhara Akan Dilengkapi Senjata Api

Kompas.com - 25/07/2017, 20:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri bersama DPR RI tengah membahas soal pengadaan senjata api untuk polisi lalu lintas dan personel Sabhara.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, petugas di lapangan tersebut rentan diserang oleh kelompok teroris. Ia mencontohkan anggota Sabhara yang jadi korban bom Kampung Melayu dan polisi lalu lintas yang diserang di Tuban.

"Mereka tidak dilengkapi dengan alat bela diri yang cukup, khususnya senjata api," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/7/2017) petang.

Oleh karena itu, Polri perlu melengkapi petugas yang berada di kawasan rawan teror berdasarkan peta intelijen dengan senjata.

Untuk pengadaannya, Polri telah berkoordinasi dengan PT Pindad untuk menjadi mitra. Sementara itu, penganggarannya akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

"Ada budget untuk itu sekaligus juga untuk mendorong industri senjata dalam negeri," kata Tito.

(Baca juga: Wakapolri: Polisi Harus Punya Senjata Lebih Canggih dari Teroris)

Senjata yang digunakan nantinya jenis G2 laras pendek. Tito mengatakan, saat ini PT Pindad memiliki stok 5.000 unit senjata jenis G2. Namun, kebutuhan senjata baru untuk petugas di lapangan sekitar 20.000 unit.

Tito mengatakan, kekurangannya bisa ditambahkan dari senjata produksi luar negeri yang harganya tidak jauh dengan produk Pindad.

"Kalau untuk anggota lalu lintas kemudian untuk daerah rawan serangan ini, kita bisa berikan kelengkapan senjata produksi dalam negeri paling utama," kata dia.

Kompas TV Dengan senjata laras panjang, polisi memperketat penjagaan markas Polres Semarang, Jawa Tengah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com