Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tampung Aspirasi Ormas Islam soal Perppu Ormas dan RUU Anti-Terorisme

Kompas.com - 25/07/2017, 16:50 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halal bihalal di Perumahan DPR-RI Kalibata, Jakarta, Selasa (25/7/2017). Acara halal bihalal dihadiri oleh sejumlah petinggi PKS, pengurus internal, tamu undangan dari fraksi lain di DPR-RI, tokoh-tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR-RI Jazuli Juwaini, PKS sengaja mengundang ormas Islam dengan tujuan untuk menyerap aspirasi dari umat, untuk ditindaklanjuti oleh Fraksi PKS di DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami sadar kami lahir dari umat, maka kami harus mendengar umat. Kami lahir dari rakyat, maka kami ingin mendengar rakyat. Kami lahir dari doa para ulama, maka kami harus mendengar doa dan nasihat para ulama," kata Jazuli.

(Baca: Presiden PKS: Kalau Negara Genting, Mustahil Presiden Bisa Nge-Vlog)

"Oleh karena itu akan diberikan ruang setelah ceramah Ust Arifin Ilham, bagi bapak ibu yang ingin menyampaikan aspirasinya, khususnya terkait yang dibahas di DPR," ucap Jazuli.

Tampak ormas yang hadir yakni perwakilan dari Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (Persis), dan Wahdah Islamiyah. Sementara tokoh Islam yang hadir yakni Bachtiar Nasir (GNPF-MUI) dan Ust. Arifin Ilham.

Lebih lanjut, dia mengatakan, FPKS siap untuk menjadi saluran aspirasi dan memperjuangkan aspirasi ulama, tokoh, pimpinan ormas, serta seluruh rakyat Indonesia.

Aspirasi dari ormas yang akan diserap antara lain soal Perppu 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Terorisme.

"Kami sengaja mendundang para ulama, tokoh, habaib, dan pimpinan ormas Islam untuk kami dengar nasihat, arahan, tauziah, dan masukan. Kami ingin mendengar dan menidaklanjuti apa yang kami dengar, apa yang bisa kami lakukan sesuai ranah kami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Jazuli.

Kompas TV Menurutnya pemerintah punya bukti yang kuat terkait kasus pembubran HTI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com