Cak Imin: Kami Undang HTI Berdialog agar Tak Salah Paham Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya bersedia untuk berdialog dengan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, Perppu Ormas tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan berserikat dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, untuk menjaga empat pilar kebangsaan yakni, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

"Kami siap mengundang (HTI) ke sini supaya tidak salah paham dengan Perppu (ormas) yang memang ini untuk menjaga prinsip bernegara," ujar Muhaimin saat ditemui usai menghadiri acara diskusi bertajuk Merawat Keindonesiaan: Tolak Radikalisme, Lawan Intoleransi di Graha Gus Dur, kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

(Baca: Istana: Penerapan Sanksi Pidana Perppu Ormas Tak Akan Serampangan)

Meski demikian, lanjut Muhaimin, HTI berhak mengajukan gugatan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Muhaimin menegaskan, PKB bersedia mendampingi upaya hukum HTI dalam memenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

"Saya hormati HTI. Kalau perlu kami siap dampingi HTI untuk menguji hak-hak hukumnya. Bukan hanya mempersilakan," ucapnya. Sebelumnya,

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai penerbitan Perppu Ormas sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, HTI juga mendaftarkan gugatan uji materi ke MK untuk membatalkan Perppu Ormas.

Selain mengajukan gugatan uji materi HTI pun menggalang dukungan penolakan dengan melobi sejumlah pimpinan fraksi di DPR.

"Perppu itu jelas kezaliman pemerintah, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah mau membubarkan HTI tapi tidak sesuai undang-undang," ujar Ismail saat dihubungi, Selasa (11/7/2017).