Presiden PKS: Kalau Negara Genting, Mustahil Presiden Bisa Nge-Vlog

Kompas.com - 25/07/2017, 13:55 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, negara tidak sedang dalam kondisi genting saat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Sohibul mengatakan, PKS tidak melihat ada kegentingan dari radikalisme sebagaimana yang selalu disampaikan pemerintah. Sohibul pun mengajak masyarakat berpikir tentang kebiasaan-kebiasaan Presiden RI Joko Widodo yang senang membuat vlog.

Dari vlog yang tersebar luas itu, tentunya orang bisa menilai bahwa tidak sedang terjadi kegentingan di negeri ini.

"Kalau memang ada kegentingan di negeri ini, sudah mustahil Presiden bermain vlog dengan hanya sekadar, kalau kata orang Sunda, ngangon kambing dan main-main dengan kodok," kata Sohibul dalam acara halal bihalal FPKS, di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Lebih lanjut, Sohibul mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memiliki banyak kekurangan.

(Baca: Istana: Penerapan Sanksi Pidana Perppu Ormas Tak Akan Serampangan)

Selain soal tidak terpenuhinya unsur kegentingan, dia mengatakan beleid ini menunjukkan kemunduran sebuah negara hukum. Pasalnya, pembubaran ormas tidak lagi melalui proses peradilan, melainkan hanya berdasarkan penilaian pemerintah. Itu pun hanya diputuskan dalam waktu satu pekan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ketika payung hukum yang dibuat melanggar hukum itu sendiri, maka ini berarti melanggar prinsip negara hukum," kata Sohibul.

Tentu saja, kata dia, DPR hanya bisa menerima atau menolak Perppu saat pembahasan. Kalau menolak, otomatis aturan tentang ormas kembali menggunakan UU lama.

Halal bihalal Fraksi PKS ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, serta Ketua Fraksi PKS DPR-RI Jazuli Juwaini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X