Presiden PKS: Kalau Negara Genting, Mustahil Presiden Bisa Nge-Vlog

Kompas.com - 25/07/2017, 13:55 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, negara tidak sedang dalam kondisi genting saat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Sohibul mengatakan, PKS tidak melihat ada kegentingan dari radikalisme sebagaimana yang selalu disampaikan pemerintah. Sohibul pun mengajak masyarakat berpikir tentang kebiasaan-kebiasaan Presiden RI Joko Widodo yang senang membuat vlog.

Dari vlog yang tersebar luas itu, tentunya orang bisa menilai bahwa tidak sedang terjadi kegentingan di negeri ini.

"Kalau memang ada kegentingan di negeri ini, sudah mustahil Presiden bermain vlog dengan hanya sekadar, kalau kata orang Sunda, ngangon kambing dan main-main dengan kodok," kata Sohibul dalam acara halal bihalal FPKS, di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Lebih lanjut, Sohibul mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memiliki banyak kekurangan.

(Baca: Istana: Penerapan Sanksi Pidana Perppu Ormas Tak Akan Serampangan)

Selain soal tidak terpenuhinya unsur kegentingan, dia mengatakan beleid ini menunjukkan kemunduran sebuah negara hukum. Pasalnya, pembubaran ormas tidak lagi melalui proses peradilan, melainkan hanya berdasarkan penilaian pemerintah. Itu pun hanya diputuskan dalam waktu satu pekan.

"Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ketika payung hukum yang dibuat melanggar hukum itu sendiri, maka ini berarti melanggar prinsip negara hukum," kata Sohibul.

Tentu saja, kata dia, DPR hanya bisa menerima atau menolak Perppu saat pembahasan. Kalau menolak, otomatis aturan tentang ormas kembali menggunakan UU lama.

Halal bihalal Fraksi PKS ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, serta Ketua Fraksi PKS DPR-RI Jazuli Juwaini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
UPDATE 23 Januari: Kini Ada 158.751 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Kini Ada 158.751 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 83.190 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 83.190 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 9.912, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 791.059 Orang

UPDATE: Bertambah 9.912, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 791.059 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 211, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 27.664

UPDATE: Bertambah 211, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 27.664

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.191, Kini Ada 977.474 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 12.191, Kini Ada 977.474 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bicara Dampak Pandemi, Ma'ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

Bicara Dampak Pandemi, Ma'ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Belum Pernah Divaksin

Positif Covid-19, Doni Monardo Belum Pernah Divaksin

Nasional
TNI AL Tangkap Kapal Asing Berbendera Taiwan di Laut Natura Utara

TNI AL Tangkap Kapal Asing Berbendera Taiwan di Laut Natura Utara

Nasional
Ma'ruf Amin: Pengembangan Keuangan Syariah Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional

Ma'ruf Amin: Pengembangan Keuangan Syariah Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemendikbud Akui Pembelajaran Jarak Jauh Menurunkan Kualitas Belajar

Kemendikbud Akui Pembelajaran Jarak Jauh Menurunkan Kualitas Belajar

Nasional
KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X