PAN Tetap Dukung Pemerintah meski Kadernya Kena 'Reshuffle' Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuklkifli Hasan menegaskan partainya akan terus mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bahkan, kata Zulkifli, dukungan tersebut tetap diberikan meskipun kader PAN dipecat sebagai menteri.

"Dukung penuh bapak Presiden. Ada (menteri) atau tidak bukan menjadi syarat bagi kami. Kami akan dukung penuh bapak Presiden agar sukses memimpin dan melaksanakan progam-programnya," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Saat ini, PAN memiliki satu pos menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur.

(baca: Diminta Amien Rais Keluar dari Kabinet, Ini Jawaban Menteri Asman)

Selain itu, ada juga Kepala Ekonomi dan Industri yang diisi oleh Soetrisno Bachir.

Saat ditanya apakah akan tetap mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019, Zulkifli mengatakan, hal itu masih perlu dibicarakan lebih lanjut.

Menurut dia, yang terpenting saat ini PAN tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi, meskipun tanpa jatah menteri.

"Belum, masih jauh (pemilu 2019), belum. Itu sudah final kami mendukung Pemerintah (sampai 2019)," lanjut Zulkifli.

(baca: Peringatan Jokowi untuk PAN si 'Anak Nakal'...)

PAN saat ini tengah disorot setelah kerap beda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi lainnya.

PAN memilih walk out dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu bersama partai non pemerintah karena mendukung presidential threshold 0 persen.

Padahal, pemerintah dan partai koalisi kompak mendukung presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.

(baca: Jokowi Kumpulkan Elite DPR dari Partai Pemerintah, PAN Tak Diundang)

Selain itu, PAN juga dianggap tidak loyal karena menyatakan penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Padahal, seluruh parpol koalisi mendukung perppu yang memudahkan pembubaran ormas itu.

Sejumlah elite parpol pendukung pemerintah kemudian meminta PAN keluar dari koalisi.