Tak Kunjung Dapat E-KTP, Jemaah Ahmadiyah Manislor Mengadu ke Ombudsman

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan warga Jemaah Ahmadiyah Indonesia dari Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kembali mendatangi Kantor Ombudsman RI, Senin (24/7/2017), di Jakarta.

Dengan didampingi perwakilan dari Setara Institut dan Yayasan satu Keadilan, mereka mengadukan dugaan praktik maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kuningan.

Mereka mengadukan Dinas Dukcapil yang enggan menerbitkan KTP elektronik (e-KTP) bagi 1.600 jemaah Ahmadiyah warga Desa Manislor.

Desi Aries Sandy (28), salah seorang warga Ahmadiyah, mengatakan, pihak Dinas Dukcapil tidak mau menerbitkan e-KTP sebelum seluruh warga Ahmadiyah menandatangani surat pernyataan mengakui agama Islam dan mengucap kalimat Syahadat.

"Kami diwajibkan menandatangani surat pernyataan dari dinas Dukcapil. Alasannya untuk menyelamatkan warga ahmadiyah dan Pemkab sendiri karena ada ancaman dari ormas tertentu. Pemkab berjanji akan merahasiakan surat pernyataan tersebut," ujar Desi, saat pertemuan dengan Staf Ahli Komisioner Ombudsman, di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan.

Menurut Desi, sejak tahun 2012, seluruh warga Ahmadiyah telah memenuhi perekaman dan seluruh syarat administratif sesuai peraturan.

Dia juga mempertanyakan adanya surat pernyataan tersebut, sebab syarat itu tidak diatur dalam UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun Permendagri 74 Tahun 2015 Tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di e-KTP.

"Jelas ini ada maladministrasi dan pelanggaran hak kami sebagai warga negara," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Mubaligh JAI Irfan Maulana meminta Ombudsman mendorong Pemkab Kuningan agar menerbitkan KTP bagi jemaah Ahmadiyah.

Irfan mengungkapkan, selama lima tahun, warga Ahmadiyah kesulitan untuk mengakses segala pelayanan publik jasa transportasi dan syarat memperoleh pendidikan serta pekerjaan.

"Saat ini kami masih berjuang. Kami harap Ombudsman bisa membantu kami untuk mendapatkan KTP. Ada 1.600 warga belum mendapat KTP. Ini harus secepat mungkin," ujar Irfan.

"Kami harap Ombudsman bisa lebih mendorong Pemkab Kuningan agar janji Dirjen Dukcapil bisa dipenuhi," kata dia.

Persoalan yang dialami warga Ahmadiyah ini muncul pasca-terbitnya Surat Pakem oleh Tim Pakem Kabupaten Kuningan dengan Nomor B.938/0.2.22/ Dep.5/12/ 2002, pada tanggal 3 Desember 2002, yang meminta Camat tidak membuatkan KTP bagi JAI.

Kemudian, disusul Surat Bupati Kuningan Nomor: 470/627/Disdukcapil, Perihal: pencatuman agama bagi JAI pada e-KTP.

Sebelumnya, warga Ahmadiyah telah menemui Direktur Pendaftaran Penduduk di Ditjen Dukcapil Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan pada Selasa (20/6/2017) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Drajat mengatakan bahwa dia hanya bisa mencatat pengaduan.

Dia tidak bisa memutuskan kebijakan atau solusi. Alasannya, masalah ini hal sensitif.

Menurut dia, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang akan memberikan jawaban setelah Lebaran.