PAN Sering Tak Hadiri Pertemuan Antar-Fraksi Pendukung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut tak pernah lagi ikut dalam forum konsolidasi antar-fraksi pendukung pemerintah di DPR. Hal itu diungkapkan salah satunya oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana. Adapun baik Hanura maupun PAN sama-sama merupakan partai pendukung pemerintah.

"Setiap kami konsolidasi antar-fraksi enggak mau ikut bersama," ucap Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).

Menurutnya, meski selalu diajak namun PAN juga selalu menunjukkan gestur tak akan hadir.

"Mereka selalu menunjukkan gelagat yang berbeda dan tidak mau diajak," tuturnya.

Hal serupa diungkapkan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman. Dalam beberapa kali pertemuan di level pimpinan fraksi pendukung pemerintah, PAN kerap tak hadir. Padahal, sebagai bagian dari pendukung pemerintah mereka tentunya diundang.

(Baca: Berbeda dengan Koalisi Pemerintah, PAN Putuskan "Walk Out")

"Sudah punya kawan kok enggak diundang, apa susahnya mengundang," kata Alex.

Sebelumnya, agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai aksi walk out yang dilakukan empat fraksi. Adapun empat fraksi itu adalah Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PKS.

Dengan demikian, pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu dilanjutkan dengan peserta rapat paripurna dari enam fraksi. Rapat Paripurna yang tadinya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralih ke Ketua DPR Setya Novanto.

Setelah empat fraksi walk out, hanya tersisa dua pimpinan DPR dalam sidang paripurna yaitu Setya Novanto dan Fahri Hamzah.

(Baca: PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan)

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial, terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.

"Kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa PAN dalam proses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu, untuk tahapan berikutnya pengambilan keputusan tingkat dua kami nyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas putusan," kata Yandri.

Situasi tersebut merupakan yang kesekian kalinya PAN berbeda sikap dengan pemerintah.