Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Munculkan Pesimisme, Nyinyir-nyinyir

Kompas.com - 20/07/2017, 16:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta sejumlah pihak untuk tidak terus mengumbar pesimisme dan sindiran kepada pemerintah.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah saat ini sudah mendapatkan kepercayaan besar, bahkan dari dunia internasional.

Hal tersebut bisa dilihat dari Survei Gallup World Poll (GWP). Survei tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang pemerintahnya paling dipercaya oleh masyarakat.

"Itu juga bukan lembaga yang ecek-ecek, punya kredibilitas, dan menempatkan Indonesia pada peringkat pertama," kata Jokowi di Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017).

Menurut Jokowi, momentum kepercayaan seperti ini harus digunakan sebaik-baiknya. Sebab, survei ini menunjukkan ada kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

"Jangan yang dimunculkan pesimisme, nyinyir-nyinyir, kepercayaan sudah jelas dilihat dari survei, makanya yang harus kita munculkan sebuah optimisme negara ini ke depan akan lebih baik," ucap Jokowi.

Dikutip dari siaran pers resmi Istana, Selasa (18/7/2017), Sri Mulyani sebelumnya melaporkan hasil survei ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal trust and confidence in national government berdasarkan data Gallup," ujar Sri.

(Baca: Sri Mulyani: Indonesia Peringkat Pertama Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah)

Sri mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor itu di antaranya, masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat, tanggap, adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko sekaligus memberikan pelayanan publik secara efektif.

Hasilnya, 80 persen responden menyatakan, pemerintah memenuhi hal itu seluruhnya. Angka 80 persen ini meningkat 28 persen dibandingkan angka tingkat kepercayaan 10 tahun lalu, yakni 2007 yang hanya mencapai 52 persen.

Angka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), seperti Amerika Serikat (30 persen), Inggris (31 persen), Jerman (55 persen), dan Perancis (28 persen).

Tidak hanya negara yang tergabung dalam OECD, negara yang tak tergabung di dalamnya juga masih di bawah Indonesia, yakni India (73 persen), Brazil (26 persen), dan Afrika Selatan (48 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com