Kompas.com - 18/07/2017, 19:28 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, semua organisasi kemasyarakatan (Ormas) berpotensi dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

"Jadi saya ingatkan ke semua pimpinan ormas jangan senang dulu. Sekarang ada yang senang kan, antusias. Ini bisa berbalik ke semua. NU juga bsa bubar dengan ormas ini karena itu kita harus hati-hati dengan perkembangan ini," ujar Yusril usai mendampingi Jubir HTI mengajukan gugatan uji materi Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Menurut Yusril, beberapa pasal dalam Perppu Ormas berpotensi memberangus kebebasan berserikat. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

(Baca: HTI Ajukan Gugatan "Judicial Review" Perppu Ormas ke MK)

Selain itu, Yusril juga mengkritik penerapan asas contrarius actus yang memberikan kewenangan Mendagri dan Menkumham mencabut status badan hukum ormas. Yusril mengatakan, pencabutan status ormas hanya bisa dilakukan melalui pengadilan.

"Asas contrarius actus itu enggak bisa diterapkan ke ormas. Itu untuk kasus administrasi pemerintahan dalam kaitan pemberhentian kepegawaian, misalnya pegawai PNS," kata Yusril.

"Tapi kalau ormas kan bukan diangkat dalam jabatan. Ormas dipisahkan sebagai badan hukum atau didaftarkan sebagai organisasi. Tidak bisa dibubarkan dengan asas contrarius actus," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Yusril sempat mengkritik beberapa pasal sebagai dasar mengugat uji materi Perppu Ormas. Pasal-pasal tersebut dinilai bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

(Baca: GP Anshor: Bubarkan Ormas yang Gunakan Kekerasan dan Intimidasi)

Dia mencontohkan pasal 59 ayat (4) sebagai salah satu pasal karet. Pada bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Nasional
Sebaran 160 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Aceh

Sebaran 160 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Aceh

Nasional
Menduga di Jabar, Polisi Dalami Lokasi Pembuatan Uang Palsu Dollar AS

Menduga di Jabar, Polisi Dalami Lokasi Pembuatan Uang Palsu Dollar AS

Nasional
Menurut KPU, Hal Ini Harus Diperbaiki untuk Cegah KPPS Meninggal Saat Pemilu 2024

Menurut KPU, Hal Ini Harus Diperbaiki untuk Cegah KPPS Meninggal Saat Pemilu 2024

Nasional
Lewat Program Pejuang Muda, Mensos Ajak Mahasiswa “Baca” Masa Depan

Lewat Program Pejuang Muda, Mensos Ajak Mahasiswa “Baca” Masa Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.