Setara Minta Pemerintah Jamin Perppu Ormas Tak Dipakai Sewenang-wenang - Kompas.com

Setara Minta Pemerintah Jamin Perppu Ormas Tak Dipakai Sewenang-wenang

Estu Suryowati
Kompas.com - 17/07/2017, 11:28 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Powered by Telkomsel BlackBerry®Indra Akuntono Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015). Powered by Telkomsel BlackBerry®

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, bisa dipahami jika munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menimbulkan kekhawatiran atas penyalahgunaan kekuasaan untuk membubarkan ormas dan pemidanaan anggotanya.

Oleh karena itu menurut Hendardi, kekhawatiran tersebut harus dijawab pemerintah dengan implementasi yang transparan, akuntabel, dan presisi pada obyek yang sungguh-sungguh melakukan pelanggaran dan mengancam Ideologi Pancasila.

"Pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan adalah institusi kunci yang harus memastikan Perppu ini tidak dijalankan secara sewenang-wenang," kata Hendardi melalui keterangan pers kepada Kompas.com, Senin (17/7/2017).

(Baca juga:Refly Harun: Jangan Berpikir Pemerintah Tak Mungkin Otoriter)

Hendardi menuturkan, meskipun mekanisme pembubaran dalam perppu berbeda dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, namun obyek yang dibubarkan dengan mekanisme perppu tetap bisa dipersoalkan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam mekanisme UU Ormas, putusan pembubaran dilakukan setelah melalui proses pengadilan. Sementara, dalam mekanisme perppu, putusan pembubaran diambil oleh pemerintah.

Hanya saja kemudian pihak yang dibubarkan bisa melakukan pembelaan diri ke pengadilan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam perppu, karena mekanisme keberatan ini tunduk pada rezim peradilan TUN.

(Baca juga: Jokowi: Yang Tak Setuju Perppu Ormas, Silakan Tempuh Jalur Hukum)

Lebih lanjut Hendardi menekankan, Perppu Ormas harus dibaca sebagai kewenangan pemerintah atau negara dalam merespon suatu keadaan yang tidak normal dan mendesak.

Oleh karena itu, putusan yang diambil adalah dengan kesegeraan agar situasi itu bisa normal kembali.

"Perppu itu adalah sesuatu yang diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Perppu ini konstitusional, bahkan tetap menjalankan prinsip check and balances dengan membuka ruang bagi judicial review di MK dan pengujian melalui DPR," kata Hendardi.

Kompas TV Presiden PKS Kritisi Keluarnya Perppu Ormas

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisEstu Suryowati
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Megapolitan
Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Nasional
Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Nasional
Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Megapolitan
Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Megapolitan
Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Nasional
Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Megapolitan
Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Megapolitan
Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Nasional
Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
'Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang'

"Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang"

Nasional
Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Nasional
Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Megapolitan
 Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM