Zulkifli Sebut Kalau Perppu Ormas Dibahas Bersama Tak Akan Jadi Ramai - Kompas.com

Zulkifli Sebut Kalau Perppu Ormas Dibahas Bersama Tak Akan Jadi Ramai

Robertus Belarminus
Kompas.com - 16/07/2017, 17:12 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat membawakan sambutan pada acara halal bihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat membawakan sambutan pada acara halal bihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) sekarang ini menjadi ramai.

Seperti diketahui, pemerintah telah meneken Perppu Ormas tersebut beberapa waktu lalu, untuk membubarkan ormas yang anti-Pancasila. Zulkifli menilai, Perppu Ormas ini bisa memecah belah karena akan ada kubu yang mendukung dan tidak mendukung.

"Sekarang lagi ramai soal Perppu untuk membubarkan ormas. Ramai sekali. Nanti akan dibelah lagi kita setuju tidak setuju, mendukung tidak mendukung, Pancasila tidak Pancasila, Bhineka tidak Bhineka," kata Zulkifli saat memberikan sambutan di acara halal bihalal bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPP PKS, di Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Zulkifli menilai, jika pembuatan Perppu Ormas jika dibahas bersama, maka tidak akan menjadi ramai seperti sekarang.

(Baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah)

"Padahal sebetulnya sederhana kalau kita diundang waktu itu, kita bahas Perppu itu apa isinya sama-sama, kita bahas, saya kira tidak akan seramai ini," ujar Zulkifli.

Dalam wawancara dengan awak media, Zulkifli menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi soal perppu tersebut. Zulfli belum membaca Perppu yang telah diteken pemerintah itu. Namun, dia mendengar kabar salah satunya mengatur pidana 5, 10, dan 20 tahun bagi mereka yang mengubah Undang-Undang Dasar.

"Lho Undang-Undang Dasar kan bisa dirubah, itu Pasal 37 Undang-Undang Dasar boleh (dirubah)," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga mengatakan, penghapusan pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan dalam Perppu ini juga mesti dikaji kembali.

"Ya itu makanya mesti kita lihat kaji dan bahas bersama bisa dilanjut apa tidak," ujar Zulkifli.

(Baca: PAN Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Perppu Ormas)

Sebelumnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila.

Kompas TV "PERPPU Untuk Bubarkan Ormas Anti-Pancasila"

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRobertus Belarminus
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Djarot: Infonya Ada Penghuni Rusun yang Sudah Punya Mobil

Megapolitan
Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Komentar Mendagri soal Usul Djarot Gubernur DKI Dipilih DPRD

Nasional
Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Staf Khusus Menkes: Sanksi Paling Adil Perombakan Manajemen RS Mitra Keluarga

Nasional
Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Joker Sudah Tiga Kali Bubarkan Kebaktian di Rusun Pulogebang

Megapolitan
Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Djarot Akan Temui Luhut untuk Bahas Lahan MRT di Kampung Bandan

Megapolitan
Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Penjelasan Pengacara Setya Novanto soal Laporan Kinerja KPK yang Jadi Bukti Persidangan

Nasional
Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Jelang Akhir Jabatan, Djarot Sebut Bekerja seperti Pelari

Megapolitan
Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Ini Alasan Bea Cukai Terapkan Pajak Barang Mahal dari Luar Negeri?

Megapolitan
Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya

Nasional
Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Polisi Gandeng PPATK Telusuri Rekening Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
'Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang'

"Jangan Sampai PDI-P sebagai Partai Pemerintah Langgar UU karena Dukung Pansus Diperpanjang"

Nasional
Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Fahri Hamzah Tak Melihat Panglima TNI Bermanuver Politik

Nasional
Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai

Megapolitan
 Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Ini Uang yang Ditemukan Polisi dari Pemilik Situs Nikah Siri

Megapolitan
Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Tindakan Antisipasi Pemkot Bekasi Tangkal Situs Sejenis Nikahsirri.com

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM