GP Ansor: Mereka Sudah Menolak NKRI, Gabung ISIS, Tak Usah Diterima

Kompas.com - 18/07/2017, 17:39 WIB
Asap mengepul pasca-serangan pasukan Irak atas posisi kelompok teroris ISIS di Mosul, Irak utara, pada Minggu (25/6/2017).
ReutersAsap mengepul pasca-serangan pasukan Irak atas posisi kelompok teroris ISIS di Mosul, Irak utara, pada Minggu (25/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas berpendapat bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap ratusan warga negara Indonesia yang dideportasi dari Turki.

Ratusan WNI tersebut diduga bergabung dengan kelompok-kelompok radikal, salah satunya Negara Islam Irak Suriah atau ISIS.

"Kalau menurut saya (mereka) enggak usah diterima. Sudah biarkan saja tidak punya kewarganegaraan," ujar Yaqut saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

(baca: Menhan: Enggak Usah Balik, Berjuang Saja Sampai Mati di Sana)

Menurut Yaqut, WNI yang berniat bergabung dengan ISIS dan menyeberang ke Suriah, merupakan orang-orang yang menolak konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebab, lanjut Yaqut, ISIS dan simpatisannya memiliki tujuan untuk mendirikan negara khilafah.

"Kan dia sudah menyatakan keluar dari Indonesia, ikut ISIS kok. Sekarang begitu melihat ISIS runtuh kok balik lagi," kata Yaqut.

"Tujuan besar mereka kan hanya satu, mendirikan negara khilafah. Kalau mereka WNI artinya mereka menolak NKRI. Mereka sudah menolak kok mau balik lagi. Enak saja. Ya jangan dong. Suruh cari negara yang mau. Seharusnya pemerintah jangan menerima mereka," ucapnya.

(baca: 430 WNI Dideportasi dari Turki, Polri Dalami Apakah Terlibat Terorisme)

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sejak 2015 Kementerian Luar Negeri telah memulangkan sebanyak 430 WNI dari Turki.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X