Kompas.com - 18/07/2017, 13:42 WIB
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian seusai mengisi kuliah umum  dengan tema Tantangan Kebhinekaan Dalam Era Demokrasi dan Globalisasi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesha, Kota Bandung, Rabu (8/3/2017). KOMPAS.com/Putra Prima PerdanaKepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian seusai mengisi kuliah umum  dengan tema Tantangan Kebhinekaan Dalam Era Demokrasi dan Globalisasi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesha, Kota Bandung, Rabu (8/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan melakukan pendalaman terkait warga negara Indonesia terduga ISIS yang dideportasi dari Turki.

Polri akan memastikan apakah WNI tersebut masuk ke dalam jaringan kelompok teroris atau tidak.

"Nanti kami akan lakukan pemeriksaan oleh Densus 88, verifikasi apakah dia terlibat jaringan atau tidak," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Tito mengatakan, jika terbukti mereka masuk ke dalam kelompok radikal, Polri tidak bisa berbuat apa-apa. Tito menyayangkan hal tersebut karena kriminalisasi anggota kelompok teroris tidak diatur dalam undang-undang.

Mereka bisa dikenakan sanksi pidana jika ada pelanggaran administrasi seperti dokumen palsu.

"Itu salah satu kelemahan undang-undang kita yang masuk dalam revisi. Yang ikut dalam gerakan terorisme di luar negeri bisa dipidanakan di sini. Selama ini, undang-undang itu belum ada," kata Tito.

Tito mengatakan, pemerintah telah berupaya menekan keberangkatan WNI ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Namun, ada saja cara mereka menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seringkali, kata Tito, mereka menyamar sebagai turis di Turki, kemudian menyeberang ke Suriah.

"Pernah ada yang ikut umrah, tiba-tiba lari ke Turki. Dari Turki masuk ke Suriah," kata Tito.

Oleh karena itu, langkah koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan. Di dalam negeri, Polri bekerja sama antara lain dengan pihak Ditjen Imigrasi dan Bea Cukai.

"Kalau keluar tentunya dengan jaringan intelijen di Turki, jaringan intelijen di negara lain kami saling berkomunikasi untuk menyetop mereka berangkat," kata Tito.

(Baca juga: Pemerintah Harus Lindungi WNI yang Ditangkap di Turki Atas Dugaan Terlibat ISIS)

Kementerian Luar Negeri menyebut, sepanjang 2015-2017, ada 430 WNI yang dideportasi dari Turki. Rinciannya, 193 WNI di tahun 2015, 60 WNI di tahun 2016 dan 177 WNI di tahun 2017.

Meski begitu, WNI yang dideportasi itu belum bisa dipastikan sebagai simpatisan ISIS dan hendak menyebrang ke Suriah. Perlu ada pemeriksaan lebih lanjut apakah mereka terkait ISIS dan terancam sanksi pidana.

(Baca: Sejak 2015, 430 WNI yang Diduga Simpatisan ISIS Dideportasi dari Turki)



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X