Menurut Akbar, internal Golkar bisa saja membuat kesepakatan untuk memilih ketua umum sementara atau pelaksana tugas (Plt) ketum.
(baca: Lika-liku Setya Novanto dan Kasus-kasus Korupsi yang Diusut KPK)
Hal itu sebaiknya dibahas oleh para pengurus partai. Misalnya, kata dia, menunjuk tokoh di DPP untuk memimpin sementara.
Namun, kata dia, perlu pemimpin definitif untuk menjalankan kepemimpinan yang kuat.
"Pada akhirnya kita perlu kepempinan permanen untuk mengatur strategi yang betul-betul siap dalam menghadai agenda politik 2018 dan agenda puncak 2019," kata Akbar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.