Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPA Sebut Ada 15 Laporan Diskriminasi di Sekolah karena Beda Agama

Kompas.com - 17/07/2017, 18:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus diskriminasi yang dilakukan sekolah terhadap calon peserta didik karena perbedaan agama rupanya tidak hanya terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengatakan, dirinya mendapatkan laporan ada sekitar 15 kejadian serupa.

"(Laporan) yang sudah saya terima, sudah sekitar sampai 15 laporan. Banyak itu," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Soal di mana saja laporan diskriminasi serupa terjadi, Yohana mengaku lupa. Namun seingatnya, laporan tersebar dari beberapa provinsi di Indonesia. Kebanyakan, sekolah yang melakukan diskriminasi adalah sekolah swasta.

"Jadi (calon peserta didik) dari (sekolah) negeri, lalu masuk ke swasta. Ada pula yang pindah lalu ditolak," papar Yohana.

(Baca: Ada Diskriminasi Terhadap Siswi Non Muslim di Banyuwangi, Bupati Anas Marah)

Yohana mengakui, frekuensi laporan diskriminasi serupa meningkat sejak tahun 2016. Sebelumnya, nyaris tak ada laporan semacam itu.

"Baru-baru saja muncul di tahun-tahun ini. Setelah muncul isu-isu radikalisme muncul laporan-laporan itu," ujar Yohana.

Diberitakan, sebuah kasus diskriminasi dialami seorang siswi di Banyuwangi berinisial NWA. NWA adalah calon siswa DI SMPN 3 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia memilih mengundurkan diri karena salah satu syarat untuk masuk ke sekolah adalah menggunakan jilbab.

Sementara, NWA beragama non Islam. Bupati Banyuwangi Abdullah sudah meminta maaf atas nama pemerintah daerah. Sebab bagaimanapun, sekolah negeri adalah lembaga di bawah pemerintah daerah.

Ia meminta peristiwa diskriminasi serupa tidak terulang di kemudian hari.

Kompas TV  Kepada KompasTV, kakak Fidelis, Yohana Suyati mengklaim, ganja mampu membuat istri Fidelis lebih baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com