Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Lagi Ada Agenda Poltik Tersembunyi Runtuhkan NKRI

Kompas.com - 13/07/2017, 22:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beruntung memiliki pedoman Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan jangan ada lagi agenda politik tersembunyi untuk meruntuhkan NKRI.

"Tidak boleh lagi ada yang punya agenda politik yang tersembunyi maupun terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Halaqah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017). Acara tersebut dihadiri oleh 700 alim ulama dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Majelis Dzikir Hubbul Wathon.

"Tidak boleh lagi ada yang punya agenda untuk mengganti ideologi kita yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika," tambah Jokowi.

(Baca: Mendagri: Sikat yang Anti-Pancasila, NKRI, Kebhinekaan)

Jokowi mengingatkan para ulama yang hadir untuk terus mempererat tali silaturahmi dan kerukunan. Tidak hanya antara sesama umat Islam, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Sudah jadi kodrat Indonesia selalu ditantang mengelola keberagaman ini, kemajemukan dan kebinekaan kita," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, Pancasila dan Islam bukan untuk dipertentangkan dan dipisahkan. Ia menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Sementara Islam adalah aqidah yang harus dijalankan oleh umat muslim.

"Islam radikal bukan islamnya Majelis Ulama Indonesia. Islam radikal bukan islamnya Indonesia," ucap Jokowi.

Kompas TV Desakan Pembubaran Ormas Radikal Anti Pancasila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com