Mendagri: Sikat yang Anti-Pancasila, NKRI, Kebhinekaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, Pancasila adalah satu-satunya ideologi di Indonesia.

Ia pun menyebut akan "menggebuk" organisasi masyarakat yang ingin mengganggu ideologi Pancasila serta pilar negara, yakni UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa maksud pernyatakaan Jokowi tersebut adalah sikap untuk menegaskan siapa kawan dan lawan.

"Ambil sikap, siapa kawan, siapa lawan terhadap perorangan, golongan, ormas, kelompok yang ingin mengganti Pancasila, ingin merusak NKRI, ingin merobek-robek kebhinekaan," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (22/5/2017).

(baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Tjahjo meminta, TNI, Polri dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil sikap, mengambil bagian di garda terdepan melawan siapapun pihak yang anti-Pancasila.

"TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya harus tampil ke depan. Sikat kalau perlu," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

(baca: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang)

Tjahjo mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum. Demokrasi Indonesia pun tak diraih dengan mudah.

"Ini negara hukum. Silahkan yang punya agama, keyakinan melaksanakan agama dan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau bicara masalah negara, asas Pancasila, UUD 1945, NKRI, kemajemukan titik. Tidak ada embel-embel lain," kata dia.

Presiden Jokowi setidaknya menggunakan istilah 'gebuk' dalam dua kesempatan.

Pertama, saat Jokowi bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Seruan sama disampaikan Presiden di depan 1.500 prajurit TNI di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017).