Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Dukung Pansus Hak Angket KPK, Ini Alasannya

Kompas.com - 13/07/2017, 14:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam forum tertutup selama lebih dari dua jam, Kamis (13/7/2017).

Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan itu, pansus membahas mengenai tugas pokok dan kegiatan yang sudah berlangsung.

Prasetyo mengaku mendukung Pansus Hak Angket KPK karena menganggapnya sebagai upaya perbaikan penegak hukum ke depan.

"Kehadiran pansus ke Kejagung sangat positif, kami sangat mendukung dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Sekali lagi, semata untuk perbaikan," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Prasetyo mengatakan, pro dan kontra atas kegiatan pansus wajar saja terjadi. Jika dari kegiatan pansus ternyata ditemukan kekurangan, maka perlu diperbaiki.

Dari obrolan dengan pansus, kata Prasetyo, ditegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyandung kinerja KPK atau upaya melemahkan.

"Tidak ada sama sekali untuk mengerdilkan, mendiskreditkan, melemahkan, apalagi membubarkan lembaga yang memang masih kita perlukan keberadaannya. Kita tahu persis betapa masifnya korupsi di negara kita," kata Prasetyo.

"Saya harap semua pihak bisa menerima apa yang sedang positif dikerjakan untuk kepentingan perbaikan ini," ujar mantan anggota DPR dari Partai Nasdem ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kedatangan mereka merupakan kunjungan kelembagaan dalam rangka silaturahim. Fahri juga menjelaskan kedudukan mereka sebagai lembaga pengawas dan kewenangan menggunakan hak angket.

Kejaksaan, kata Fahri, merupakan bagian dari terselenggaranya KPK karena banyak jaksa yang ditempatkan di lembaga antirasuah itu.

(Baca juga: Kamis Ini Pansus Angket KPK Sambangi Jaksa Agung, Apa yang Didalami?)

Dalam kegiatan pansus nantinya akan memerlukan kerja sama Kejaksaan Agung untuk menjelaskan fungsi kedudukan pribadi dan kelembagaan yang diperlukan dalam pemeriksaan hak angket.

"Mudah-mudahan kerja samanya bisa berlanjut ke depan, khususnya menemani Pansus Angket ini melihat dan memantau dalam melaksanakan tugasnya sampai akhirnya nanti disimpulkan nanti temuannya," kata Fahri.

Kompas TV Ketua Umum PBNU Beri Dukungan Moral ke KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com