Kontroversi Isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas?

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, perppu itu bukan diarahkan untuk mencederai keberadaan organisasi masyarakat berbasis Islam.

"Tidak sama sekali diarahkan untuk mencederai keberadaan atau mendiskreditkan ormas Islam. Apalagi Perppu dianggap mendiskreditkan masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, sama sekali tidak," ujar Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Rabu.

Wiranto juga menegaskan, perppu tersebut bukan untuk membatasi ormas atau menghalangi kebebasan berorganisasi.

"Tidak ada maksud kita membatasi kegiatan ormas yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa," kata Wiranto.

"Perppu ini betul diarahkan untuk kebaikan. Perppu justru diarahkan untuk merawat persatuan dan kesatuan," ujar dia.

Oleh sebab itu, Wiranto meminta seluruh elemen masyarakat untuk menerima Perppu Ormas dengan bijak dan tenang. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk mendukung pemerintah tentang perppu tersebut.

"Ayo masyarakat, pakar, pengamat dan tokoh masyarakat. Mari kita terima ini sebagai sebuah kenyataan, terima dengan tenang, dengan pertimbangan rasional bahwa mau tidak mau (Perppu 2/2017) harus dikeluarkan karena alasan yang mendesak," ujar Wiranto.

Ia pun berharap para anggota DPR RI menerima perppu tersebut.

Pro dan kontra

Mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengapresiasi keberanian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu.

"Memang kita harus berani bertindak ya istilahnya. Memang sudah seharusnya begitu," ujar Buya saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Jika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dianggap tidak memadai lagi untuk menghadapi munculnya kelompok ideologi di luar Pancasila, Buya menilai, penerbitan perppu sangat tepat.

"Dilihat dari UU Ormas agak sulit (membubarkan ormas anti-Pancasila), ya ada perppu sebagai pengganti UU itu. Kalau tidak, repot republik ini," ujar Buya.

(Baca: Buya Syafii Apresiasi Keberanian Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas)

Menurut pria yang kini dipercaya menjadi Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) tersebut, pemerintah memang harus hadir dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah tidak bisa hanya mengeluarkan imbauan terkait persatuan bangsa.

"Pemerintah itu bukan hanya mengimbau-imbau toh? tapi ya perintahkan. Jadi kenapa takut? Yang penting sudah di dalam koridor hukum, cukup," ujar Buya.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriani menyayangkan pemerintah mengambil jalan pintas untuk membubarkan ormas yang melenceng dari Pancasila.

Ia pun berharap Perppu Ormas dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya agar tidak mengarah ke abuse of power.

"Pilihan jalan pintas itu harus dapat dipertanggungjawabkan supaya tidak menjadi penyalahgunaan kekuasaan yang hanya menggunakan tafsir tunggal penguasa," ujar Yati.