Kompas.com - 07/07/2017, 15:15 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, kenaikan dana parpol menjadi Rp 1.000 per suara merupakan hal positif.

Bagi PDI-P, bertambahnya dana bantuan parpol berguna untuk kedaulatan partai dalam mempersiapkan calon pemimpin.

"Dengan bantuan itu kami berharap ini akan meningkatkan kedaulatan partai dan proses kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin," kata Hasto, saat ditemui di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

Hasto mengatakan, penambahan dana ini akan dipergunakan PDI-P dengan sebaik-baiknya.

PDI-P juga siap mempertanggungjawabkan dana yang berasal dari pajak rakyat itu dalam bentuk audit.

Baca: Usul Fadli Zon Terkait Sanksi Penyalahgunaan Dana Parpol

"Kami juga menyatakan siap diaudit dan partai akan terus menerus meningkatkan iuran anggota sebagai bagian dari kemandirian partai, juga dalam mendayagunakan sumber daya internal partai," ujar Hasto.

Dana parpol ini, lanjut Hasto, diprioritaskan PDI-P untuk penggunaan pendidikan politik, kaderisasi dan proses kelembagaan di dalam menyiapkan pemimpin, serta fungsi agregasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan politik yang diperjuangkan oleh partai.

"Karena itulah partai terbuka untuk menerima aspirasi rakyat dan memperjuangkan hal tersebut," ujar Hasto.

Baca: Dana Bantuan Partai Politik Berpotensi Naik Tahun Depan

Ia mengatakan, sebenarnya kebijakan ini mengembalikan ke kebijakan pada tahun 2001 di mana pemerintah pernah memberi bantuan keuangan Rp 1.000 per suara untuk parpol.

Meski nilai kenaikan dana parpol ini sama seperti pada 2001, PDI-P tetap mengapresiasinya.

"Kalau ini kan Rp 1.000 ya, paling tidak ada kenaikanlah dari pemerintah sehingga PDI-P memberikan apresiasi bagi pemerintah atas semangat itu dan dengan bantuan itu," ujar Hasto.

Kompas TV Salah satu aturan yang masih alot dibahas adalah presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.