Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Dana Parpol Naik, PDI-P Siap Diaudit

Kompas.com - 07/07/2017, 15:15 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, kenaikan dana parpol menjadi Rp 1.000 per suara merupakan hal positif.

Bagi PDI-P, bertambahnya dana bantuan parpol berguna untuk kedaulatan partai dalam mempersiapkan calon pemimpin.

"Dengan bantuan itu kami berharap ini akan meningkatkan kedaulatan partai dan proses kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin," kata Hasto, saat ditemui di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

Hasto mengatakan, penambahan dana ini akan dipergunakan PDI-P dengan sebaik-baiknya.

PDI-P juga siap mempertanggungjawabkan dana yang berasal dari pajak rakyat itu dalam bentuk audit.

Baca: Usul Fadli Zon Terkait Sanksi Penyalahgunaan Dana Parpol

"Kami juga menyatakan siap diaudit dan partai akan terus menerus meningkatkan iuran anggota sebagai bagian dari kemandirian partai, juga dalam mendayagunakan sumber daya internal partai," ujar Hasto.

Dana parpol ini, lanjut Hasto, diprioritaskan PDI-P untuk penggunaan pendidikan politik, kaderisasi dan proses kelembagaan di dalam menyiapkan pemimpin, serta fungsi agregasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan politik yang diperjuangkan oleh partai.

"Karena itulah partai terbuka untuk menerima aspirasi rakyat dan memperjuangkan hal tersebut," ujar Hasto.

Baca: Dana Bantuan Partai Politik Berpotensi Naik Tahun Depan

Ia mengatakan, sebenarnya kebijakan ini mengembalikan ke kebijakan pada tahun 2001 di mana pemerintah pernah memberi bantuan keuangan Rp 1.000 per suara untuk parpol.

Meski nilai kenaikan dana parpol ini sama seperti pada 2001, PDI-P tetap mengapresiasinya.

"Kalau ini kan Rp 1.000 ya, paling tidak ada kenaikanlah dari pemerintah sehingga PDI-P memberikan apresiasi bagi pemerintah atas semangat itu dan dengan bantuan itu," ujar Hasto.

Kompas TV Salah satu aturan yang masih alot dibahas adalah presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com